[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fff1ee4e-d057-4017-928e-c9e09e91f09c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2008","number","14","year","2008","published_date","2008-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38\r\nTahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,\r\ndan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor\r\nPelayanan Perijinan Terpadu. Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan\r\ntentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan\r\nKabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam\r\npenetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan\r\npotensi daerah \n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN;\r\nBAB III\r\nKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN;\r\nBAB IV\r\nORGANISASI;\r\nBAB V\r\nTATA KERJA;\r\nBAB VI\r\nKEPEGAWAIAN;\r\nBAB VII\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) ini didasarkan pada Peraturan tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Fungsi KPPT meliputi penyusunan program, penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi perijinan, koordinasi proses pelayanan perijinan terpadu, administrasi pelayanan perijinan terpadu, serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan terpadu. Kepala Kantor memiliki kewenangan untuk menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang.

Struktur organisasi KPPT terdiri dari Kepala Kantor, Subbagian Tata Usaha, Seksi Perijinan, Seksi Pelayanan, Seksi Informasi, Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Kantor bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu administrasi perijinan. Subbagian Tata Usaha bertugas mengelola urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga. Seksi-seksi melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai bidang tugasnya dan mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Penataan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF INTEGRATED LICENSING SERVICE OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n

Considering:

that as a further implementation of Government Regulation Number 38
Year 2007 concerning the Division of Government Affairs between the
Central Government, Regional Government and Regency/City Government,
and Government Regulation Number 41 Year 2007 concerning Regional
Apparatus Organization, it is necessary to establish the Organization and Work Procedure of the Integrated Licensing Service Office;
that the Sukamara Regency Government has established a Regulation
concerning Regional Government Affairs which are the Authority of the
Sukamara Regency, which is used as a guideline in
determining the organization of regional apparatus in accordance with the needs and
potential of the region;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fff1ee4e-d057-4017-928e-c9e09e91f09c","actionData","errors"]