[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffdb9fe2-1707-4d7d-8078-89f28e2c4ca3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","PERLINDUNGAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-ANAK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2018 No.5 SERI E/NOREG 7.10/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan dan menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha sehingga perlu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Hak dan Kewaiban, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggara, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Kelembagaan Perlindungan Anak, Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bangka Barat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana, serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Hak dan Kewajiban Anak:

Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus. Anak juga memiliki kewajiban untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati orang tua/wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan negara, melaksanakan etika dan akhlak mulia, menjaga nama baik, mematuhi aturan, dan bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak:

Perlindungan anak diselenggarakan di berbagai bidang, termasuk agama dan kepercayaan, sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Setiap bidang memiliki layanan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus yang spesifik. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksploitasi, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, anak korban kekerasan, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang melanggar Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin.\n2. Anak-anak yang melanggar Pasal 33 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pemanggilan orang tua/wali.\n3. Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang sengaja tidak memenuhi hak-hak anak akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ABOUT
CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that children are a mandate and gift from God Almighty who determine and guarantee the continuity and existence of the nation and state in the future, so they need to be given optimal opportunities and attention to fulfill their rights;
that in an effort to fulfill children's rights as referred to in letter a, it is necessary to make serious efforts from families, communities, local governments, and the business world;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Child Protection;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffdb9fe2-1707-4d7d-8078-89f28e2c4ca3","actionData","errors"]