[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffd508d7-a725-4c7c-a742-2899a05ce2dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 18 Tahun 2015","number","18","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PENERANGAN - JALAN - UMUM
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2015/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n Bahwa agar pengelolaan lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas serta estetika perlu adanya pengaturan, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014 \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Perencanaan; Kewenangan; Pengadaan; Efisiensi; Pengawasan dan Pengendalian; Penerangan Jalan Swadaya; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penyelenggaraan PJU adalah untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dan mendukung mobilitas masyarakat. Penyelenggaraan PJU didasarkan pada asas manfaat, efisien, efektif, pemerataan, dan proporsional.

Perencanaan pengadaan PJU mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kebutuhan, dengan prioritas pada potensi mobilitas masyarakat, pengurangan kerawanan kecelakaan dan kejahatan, serta pengembangan wilayah. Perencanaan dilakukan melalui penelitian untuk menentukan kelayakan, lokasi, dan jumlah titik cahaya yang diperlukan, yang kemudian ditetapkan dalam peta rencana atau master plan pengadaan PJU.

Dinas terkait bertanggung jawab atas pengadaan, pemeliharaan, dan perubahan daya PJU, serta menyelenggarakan unit pelayanan gangguan untuk menangani gangguan PJU. Pengadaan PJU dapat dilakukan melalui perencanaan atau berdasarkan permohonan dari Kepala Desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setiap pengadaan dan pemeliharaan PJU harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas yang ditetapkan, serta memperhatikan nilai-nilai estetika.

Untuk efisiensi penggunaan daya, PJU wajib dilengkapi dengan KWH meter atau sistem meterisasi, serta dapat menggunakan lampu hemat energi. Penggunaan daya pada PJU desa dan/atau jalan lingkungan dibatasi tidak lebih dari 70 watt. Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemasangan PJU ilegal, serta menginventarisasi potensi pajak penerangan jalan. Masyarakat juga berperan serta dalam menjaga dan memelihara PJU.

Badan atau perorangan dapat menyelenggarakan PJU secara swadaya setelah mendapatkan izin dari Bupati dan memenuhi persyaratan teknis, standar kualitas, dan estetika.

","transitional_provisions","1. Lampu penerangan jalan yang telah ada sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini, secara bertahap harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 18 OF 2015
ON
ORGANIZATION OF PUBLIC STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that public street lighting is a facility that is
provided to support road traffic and
transport in the context of safety, security and
smooth traffic flow and provide convenience for
road users;
that in order for the management of street lighting to be
carried out efficiently, effectively, meeting the requirements
technical and quality standards and aesthetics, there needs to be
regulation;
that based on the considerations referred to in letters a
and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding
Organization of Public Street Lighting.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffd508d7-a725-4c7c-a742-2899a05ce2dd","actionData","errors"]