[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffd0100c-7465-4b68-9475-95192f48871b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2004","number","43","year","2004","published_date","2024-04-18","effective_date","2004-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Izin Pemakaian Tanah Pengairan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 43, LD.2004/NO.54
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pemakaian Tanah Pengairan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menertibkan dan mengamankan\r\ntanah pengairan guna kelestarian fungsi sungai, sumber\r\nair dan bangunan pe·ngairan serta untuk memberikan\r\npelayanan kepada pemakai tanah pengairan, maka perlu\r\nmengatur izin pemakaian tanah pengairan; \r\nbahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKebumen tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupatan Kebumen Nomor 23 Tahun 2004; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nIzin Pemakaian Tanah Pengairan\r\nyang meliputi\r\nRuang Lingkup Tanah Pengairan,\r\nIzin Pemakaian Tanah Pengairan,\r\nTata Laksana Pemakaian Tanah Pengairan,\r\nKetentuan Penyidikan,\r\nKetentuan Pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2004. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2004 mengatur tentang izin pemakaian tanah pengairan di wilayah Kabupaten Kebumen. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan dan mengamankan tanah pengairan demi kelestarian fungsi sungai, sumber air, dan bangunan pengairan, serta untuk memberikan pelayanan kepada pemakai tanah pengairan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Definisi tanah pengairan yang meliputi tanah di sempadan sungai, tanggul sungai, sekitar bendung, jaringan irigasi, saluran pembuangan, daerah waduk, dan tanah bekas proyek pengairan.
Kewajiban setiap pemakaian tanah pengairan untuk mendapatkan izin dari Bupati. Izin dapat diberikan kepada perorangan, badan, dan instansi pemerintah daerah dengan batasan luas tertentu sesuai peruntukannya (bangunan/rumah, kios/warung, industri/pertanian).
Kewajiban pemegang izin untuk mematuhi ketentuan izin, tidak mengganggu pembinaan sungai, turut serta dalam pelestarian, dan memelihara kelestarian lingkungan.
Larangan bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan permanen di sempadan, mengalihkan penguasaan tanah, melakukan budidaya yang merusak lingkungan, dan membuang sampah/limbah.
Tata cara pengajuan izin secara tertulis kepada Bupati.
Masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Kondisi izin tidak berlaku atau dicabut, seperti masa berlaku habis, permohonan pemegang izin, pemegang izin meninggal dunia, badan hukum bubar, pelanggaran ketentuan, atau kepentingan umum.
Jenis kegiatan yang diizinkan pada tanah pengairan, seperti pertanian, perikanan, niaga/industri, pemasangan reklame/pipa, dan pembangunan prasarana darurat.
Pengenaan biaya administrasi perizinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan.

","transitional_provisions","1. Pemegang izin pemakaian tanah pengairan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin wajib mengajukan izin.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan kepada Pengurusnya.\n3. Selain sanksi pidana, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Regional Regulation Number 43 of 2004
REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER : 54 YEAR:2004 SERIES: E NUMBER : 23

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 43 OF 2004
CONCERNING
PERMIT FOR USE OF IRRIGATION LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering :

that in order to regulate and secure irrigation land for the sustainability of river functions, water sources and irrigation structures, and to provide services to users of irrigation land, it is necessary to regulate permits for the use of irrigation land;
that based on the above considerations, it is necessary to establish a Regional Regulation of Kebumen Regency concerning Permits for the Use of Irrigation Land.

In view of :

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java, Jo. Government Regulation Number 32 of 1950 concerning the Determination of the effective date of Law Number 13 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffd0100c-7465-4b68-9475-95192f48871b","actionData","errors"]