[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffcb5468-e456-4a49-ae56-c0974765e422","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan - desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya unluk\r\nmewujudkan olonomi desa dalam pembiayaan pembangunan,\r\npertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan\r\nkesejahleraan masyarakal;\r\nbahwa sebagai pelaksanaan Peraluran Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005 lenlang Desa, perlu menindaklanjuli pengaluran keuangan desa\r\nsebagai pedoman dalam menyusun pengelolaan keuangan desa; \n Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. \n Materi pokok: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa, PERUBAHAN APBDesa, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN\r\nKEUANGAN DESA, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bangkalan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan bertugas melaksanakan fungsi perbendaharaan desa.

APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Belanja Desa terdiri dari belanja langsung (pegawai, barang dan jasa, modal) dan belanja tidak langsung (pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tak terduga). Pembiayaan Desa meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, penerimaan pinjaman) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembayaran utang).

Penyusunan APBDesa didasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dievaluasi oleh Kepala Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pelaksanaan APBDesa dilakukan melalui rekening kas desa, dan setiap pendapatan serta pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Perubahan APBDesa dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, dan tata cara pengajuannya sama dengan penetapan APBDesa.

Penatausahaan keuangan desa meliputi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANGKALAN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
VILLAGE FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that village finance management is an effort to realize village autonomy in financing development, economic growth and increasing the capacity and welfare of the community;
that as implementation of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to follow up the regulation of village finance as a guideline in preparing village finance management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate Village Finance which is stipulated by a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffcb5468-e456-4a49-ae56-c0974765e422","actionData","errors"]