[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffbdb3fd-a270-488c-80cb-5bebd32f3776","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014","number","16","year","2014","published_date","2014-10-21","effective_date","2014-10-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2014/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha\r\nekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan\r\nsektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk\r\nmeningkatkan dan mengembangkan usahanya;\r\nb. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah\r\nberdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas,\r\nestetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah\r\nsehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian\r\nrupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau\r\nmanfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat\r\nserta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9\r\nTahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang\r\nKaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada\r\nsehingga perlu diubah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang\r\nPenataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Karakteristik dan Klasifiksai PKL; Penetapan Lokasi dan Tempat Usaha; Tanda Daftar Usaha; Hak dan Kewajiban, Larangan; Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha; Pemberdayaan; Pengawasan dan Penerbitan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihran; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2003 \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah bahwa PKL merupakan bagian dari usaha ekonomi kerakyatan yang perlu diberdayakan, namun keberadaannya seringkali mengganggu ketertiban umum, estetika, dan fungsi prasarana. Oleh karena itu, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penetapan lokasi berdagang PKL yang dibagi menjadi tiga zona: Zona Merah (dilarang), Zona Kuning (diizinkan pada jam tertentu), dan Zona Hijau (diperbolehkan).\n2. Kewajiban bagi setiap PKL untuk memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan.\n3. Hak dan kewajiban PKL, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan penerbitan TDU, penataan, pembinaan, perlindungan, serta kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar biaya jasa pelayanan.\n4. Larangan bagi PKL, seperti berdagang di Zona Merah, mendirikan bangunan semi permanen/permanen, dan mengganggu ketertiban umum.\n5. Pemberdayaan PKL melalui bimbingan manajemen usaha, kemitraan, peningkatan permodalan, dan peningkatan sarana prasarana.\n6. Pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP.","transitional_provisions","1. Semua Tanda Daftar Usaha PKL atau sebutan lain yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN

THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 16 OF 2014
ON
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

Considering / Whereas:

that the activities of street vendors as one of the people's economic enterprises engaged in the informal sector trade need to be empowered to improve and develop their businesses;
that the increasing number of street vendors has had an impact on disrupting traffic flow, aesthetics and cleanliness as well as the function of infrastructure in the region so that it needs to be managed, arranged and empowered in such a way that its existence provides added value or benefits for economic growth and society and creates a good and healthy environment;
that Grobogan Regency Regulation Number 9 of 2003 concerning the Arrangement and Development of Street Vendors is no longer in accordance with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffbdb3fd-a270-488c-80cb-5bebd32f3776","actionData","errors"]