[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffbccf9d-d19a-4dd1-ab05-a40e7b4ca2b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-01-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-mamberamo-tengah-PROVINSI-PAPUA
2008
Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2008/NO.3, TLN NO.4802, LL SETNEG : 14 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua \r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Jayawijaya pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Jayawijaya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mamberamo Tengah di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. \n - \n - \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini membentuk Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua, yang merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah didasarkan pada aspirasi masyarakat dan pertimbangan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, serta aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Tujuannya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Wilayah: Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari Distrik Kobakma, Kelila, Eragayam, Megambilis, dan Ilugwa.
Batas Wilayah: Batas-batas wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah ditetapkan dengan berbatasan dengan beberapa distrik dan kabupaten lain di sekitarnya.
Ibu Kota: Ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah berkedudukan di Kobakma.
Urusan Pemerintahan: Kewenangan Kabupaten Mamberamo Tengah mencakup urusan wajib (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dll.) dan urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintahan Daerah: Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dilakukan paling lama 6 bulan setelah Undang-Undang diundangkan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif dilakukan paling lama 1 tahun sejak terbentuknya kabupaten.
Perangkat Daerah: Dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah lain.
Keuangan: Kabupaten Mamberamo Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tahun anggaran berikutnya.\n2. Rancangan Peraturan Bupati Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua.\n3. Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n4. Sebelum Kabupaten Mamberamo Tengah menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Jayawijaya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.\n5. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya serta Peraturan dan Keputusan Bupati Jayawijaya yang selama ini berlaku di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2008
ON
ESTABLISHMENT OF MAMBERAMO TENGAH REGENCY
IN THE PROVINCE OF PAPUA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to accelerate the development and progress of The Province of Papua in general and Jayawijaya Regency in particular, and the aspirations that develop in the community, it is necessary to improve the implementation of government, the implementation of development, and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account the geographical conditions, economic capabilities, potential of the region, area, population, and consideration of socio-political, socio-cultural, defense, and security aspects, as well as the increasing workload and volume of work in the fields of government, development, and community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffbccf9d-d19a-4dd1-ab05-a40e7b4ca2b1","actionData","errors"]