[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffb983e1-b156-4492-9c91-789368c83fc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pembentukan Dana cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana cadangan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No.2/2017, No Reg Perda 2/2017, TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dana cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 UndangUndang\r\nNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan\r\nKedua atas UndangUndang\r\nNomor 1 Tahun 2015\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndangUndang\r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang\r\nPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi\r\nUndangUndang,\r\npendanaan kegiatan pemilihan\r\nWalikota dan Wakil Walikota Pekalongan\r\ndibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah serta dapat didukung oleh Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan\r\nperaturan perundangundangan;\r\nbahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan\r\npemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan\r\nTahun 2020, diperlukan penyediaan dana yang\r\ncukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan\r\ndalam satu tahun anggaran, dengan pertimbangan\r\nperlu dipersiapkan secara bertahap sesuai dengan\r\nkemampuan keuangan daerah;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka\r\nPemerintah Daerah dapat membentuk dana\r\nCadangan guna mendanai kegiatan yang\r\npenyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam\r\nsatu tahun anggaran. \n Dasar Hukum penetapan Peraturan Daerah ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang\r\nDasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. UndangUndang\r\nNomor 16 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerahdaerah\r\nKota Besar dalam\r\nLingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,\r\nDjawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,\r\nsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang\r\nNomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang\r\nNomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Kotakota\r\nBesar dan KotaKota\r\nKetjil\r\ndi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 551);\r\n3. UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan UndangUndang\r\nNomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. UndangUndang\r\nNomor 1 Tahun 2015 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan\r\nGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan\r\nKedua atas UndangUndang\r\nNomor 1 Tahun 2015\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndangUndang\r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang\r\nPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi\r\nUndangUndang\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988\r\ntentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya\r\nDaerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Batang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578). \n Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah:\r\nKetentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Dana cadangan, Penganggaran Dana Cadangan, Besaran, Rincian Tahunan dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana Cadangan, Pencairan Dana Cadangan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 ini dibentuk dengan maksud untuk menyediakan dana yang bertujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, karena pendanaannya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, setelah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai. Penganggaran dana cadangan dialokasikan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Belanja Pembentukan Dana Cadangan.

Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang disisihkan dari APBD secara bertahap dari Tahun Anggaran 2017 hingga 2019. Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan dicatat dalam akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga Deposito Dana Cadangan, rincian obyek Bunga Deposito Dana Cadangan sesuai peruntukannya dan dicatat menambah jumlah Dana Cadangan. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 atau pada tahun pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah, yang dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, objek pencairan Dana Cadangan.

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 2 OF 2017
on
ESTABLISHMENT OF A RESERVE FUND
FOR THE ELECTION OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF PEKALONGAN
YEAR 2020

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of Article 166 of Law Number 10 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law, the funding for the election of the Mayor and Deputy Mayor of Pekalongan is charged to the Regional Revenue and Expenditure Budget and can be supported by the State Revenue and Expenditure Budget in accordance with statutory regulations;
that in the context of the preparation and implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffb983e1-b156-4492-9c91-789368c83fc4","actionData","errors"]