[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffb6fde7-b557-4f9c-b285-2cda57db5bcf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024","number","26","year","2024","published_date","2024-12-10","effective_date","2024-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEGIATAN USAHA - PERBANKAN
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 26, BN.2024 (39)/52 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan\r\nSektor Keuangan, serta Pasal 4 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 21A huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan\r\nSyariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas\r\nJasa Keuangan tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. \n UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 21 Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan penyertaan modal oleh Bank Umum, kegiatan penyertaan modal oleh BPR dan BPR Syariah, pengalihan piutang, penjamin oleh Bank Umum, bank sebagai penyelenggara KUPVA, pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian enlektronik, produk perbankan syariah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia\r\nNomor 23/72/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi\r\noleh Bank tanggal 28 Februari 1991, dan ketentuan\r\npelaksanaan eksternal;\r\nb. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia\r\nNomor 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991, dan ketentuan\r\npelaksanaan eksternal;\r\n3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003\r\ntentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Bank Indonesia\r\nNomor 10/5/PBI/2008 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003\r\ntentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri\r\n4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010\r\ntentang Pedagang Valuta Asing dan ketentuan pelaksanaan eksternal\r\n5. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22\r\nTahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh\r\nBank Umum \n 52 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/72/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 28 Februari 1991, dan ketentuan pelaksanaan eksternal;\n2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991, dan ketentuan pelaksanaan eksternal;\n3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);\n4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177), dan ketentuan pelaksanaan eksternal; dan\n5. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17/OJK).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang perluasan kegiatan usaha perbankan. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk mendukung bank dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta memberikan keleluasaan bagi bank untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan bank sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peraturan ini mengatur mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum dan BPR/BPR Syariah, pengalihan piutang oleh bank, pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian elektronik, serta bank umum syariah dan BPR Syariah sebagai pengelola wakaf. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perluasan cakupan perusahaan penerima penyertaan modal bank umum, pembukaan ruang bagi BPR/BPR Syariah untuk melakukan kegiatan penyertaan modal kepada lembaga penunjang, kewajiban bank terkait pengalihan piutang, serta pengaturan mengenai pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian elektronik dalam layanan perbankan.","transitional_provisions","1. Bank yang telah memiliki perjanjian kredit atau pembiayaan dan belum memuat klausula persetujuan terkait pengalihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus memperoleh persetujuan nasabah sebelum melakukan pengalihan piutang kepada pihak lain;\n2. Bank Umum yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam memanfaatkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","sanctions","1. BPR atau BPR Syariah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan/atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), dan/atau Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n3. Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), ayat (5), dan/atau Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n4. Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan/atau Pasal 68, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2024
ON
EXPANSION OF BANKING BUSINESS ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 6 paragraph (2), Article 7 paragraph (2), and Article 13 paragraph (2) of Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended several times, most recently by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, as well as Article 4 paragraph (4), Article 19 paragraph (3), Article 20 paragraph (3), Article 21 paragraph (2), and Article 21A letter c of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffb6fde7-b557-4f9c-b285-2cda57db5bcf","actionData","errors"]