[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffadb2dc-523e-4186-a88c-bb5908329c7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pendanaan Efek","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2018 Tahun 2018","number","25 /POJK.04/2018","year","2018","published_date","2018-12-05","effective_date","2018-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendanaan Efek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 25 /POJK.04/2018, LN.2018/NO.241, TLN NO.6272, Jdih.ojk.go.id: 56 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pendanaan Efek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang Lembaga Pendanaan Efek (LPE). LPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan likuiditas transaksi efek dan mengatasi keterbatasan sumber pendanaan transaksi efek oleh perusahaan efek.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Kegiatan Usaha LPE: LPE dapat memberikan pendanaan transaksi efek kepada Perusahaan Efek untuk penyelesaian Transaksi Marjin dan/atau Transaksi Short Selling. LPE juga dapat memberikan pendanaan transaksi efek lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Permodalan dan Pemegang Saham: LPE wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Mayoritas saham LPE wajib dimiliki oleh Bursa Efek.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris: Anggota Direksi dan Dewan Komisaris LPE wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan keahlian tertentu. Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPE wajib terlebih dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Operasional dan Pengendalian Internal LPE: Dalam memberikan pendanaan transaksi efek, LPE wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. LPE juga wajib memiliki sistem operasional yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pendanaan transaksi efek.
Manajemen Risiko LPE: LPE wajib memiliki manajemen risiko yang memadai atas kegiatan pendanaan transaksi efek.
Sumber Pendanaan LPE: Pendanaan LPE dapat berasal dari pinjaman dana dari lembaga jasa keuangan, penerbitan Efek bersifat utang atau sukuk, pinjaman subordinasi dari pemegang saham LPE, penambahan modal disetor, dan/atau pinjaman Efek.
Tata Cara Permohonan Perizinan LPE: Peraturan ini mengatur tata cara permohonan untuk memperoleh izin usaha LPE.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPE: LPE harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan LPE kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan LPE: LPE wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan keuangan tahunan, laporan kegiatan bulanan, laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran, pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, hasil rapat umum pemegang saham, kegagalan penerima Pendanaan Transaksi Efek dalam memenuhi kewajiban, kegagalan LPE memenuhi batas maksimal gearing ratio, dan laporan atau dokumen yang diminta sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25/POJK.04/2018
CONCERNING
SECURITIES FINANCING INSTITUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Considering:	that in order to increase the liquidity of securities transactions and overcome the limited sources of funding for securities transactions by securities companies, it is necessary to establish a Financial Services Authority Regulation concerning Securities Financing Institutions;
In view of:	Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608); Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffadb2dc-523e-4186-a88c-bb5908329c7a","actionData","errors"]