[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffa3eb93-7b4d-46e8-b49d-d2dd1b4e77f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN - PEDAGANG KAKI LIMA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap pedagang kaki lima di daerahnya, agar tercipta kesejahteraan bagi pedagang kaki lima;\r\nJumlah pedagang kaki lima diwilyah Kabupaten Merangin yang terus bertambah sehingga dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelancaran lalu lintas;\r\nUntuk memberikan arah, landasan dan kepastian Hukum kepada pihak terkait dalam penataan pedagang kaki lima, maka diperlukan pengaturan tentang penataan pedagang kaki lima. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965. \n Perda ini mengatur mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima, meliputi: Ruang Lingkup; Kegiatan Usaha PKL; Tata Letak, Ukuran, Bentuk Peralatan dan Waktu; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan usaha PKL; tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha; pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, serta pemberdayaan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\nHal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 8 hlm,; Penjelasan 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Merangin agar tercipta kesejahteraan bagi PKL, serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelancaran lalu lintas. Penataan PKL dilakukan melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, Rencana Tata Ruang Daerah, keindahan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan masyarakat dan daerah. Lokasi yang telah ditentukan meliputi disamping trotoar pada jalan-jalan dan jam-jam tertentu, alun-alun, tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah pada jam tertentu, pekarangan, tanah milik perorangan, dan tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. PKL wajib memiliki izin penggunaan lokasi dari Bupati untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk memperoleh izin, PKL harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan seperti fotokopi KTP, surat pernyataan tidak memperdagangkan barang yang dilarang, surat pernyataan belum memiliki tempat usaha, dan surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan serta fungsi fasilitas umum.

\n\n

PKL berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan penataan PKL, menempati dan melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan fasilitas yang baik, memperoleh jaminan kepastian usaha, serta memperoleh perlindungan hukum, bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah. PKL wajib menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum, mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi, memasang tanda bukti izin, mematuhi ketentuan dalam izin, membayar retribusi, membongkar atau memindahkan sarana prasarana setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha, dan mengosongkan tempat usaha apabila ada kebijakan lain dari Pemerintah Daerah. PKL dilarang melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap, mendirikan bangunan permanen atau semi permanen, merusak atau merubah bentuk trotoar dan fasilitas umum, melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan serta pencemaran lingkungan, dan melakukan usaha di lokasi ruang terbuka hijau, taman kota, daerah milik jalan yang telah ditetapkan.

\n\n

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada PKL melalui bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban umum.

","transitional_provisions","sanctions","1. PKL yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:\n a. Peringatan tertulis sampai 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari jam kerja;\n b. Pembongkaran atau Penutupan tempat usaha; dan/atau\n c. Pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Government has the responsibility to ensure the availability of decent work and livelihood for every street vendor in its area, in order to create welfare for street vendors;
that the number of street vendors in the Merangin Regency area continues to increase, which can disrupt order, cleanliness, beauty and smooth traffic flow;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to related parties in the management of street vendors, it is necessary to regulate the management of street vendors;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Street Vendors.

Remem

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffa3eb93-7b4d-46e8-b49d-d2dd1b4e77f6","actionData","errors"]