[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffa1f1e3-9fb1-436d-9fd2-d8ac5c95e2cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-05-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hotel-pajak
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, maka perlu diperoleh sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Hotel;\r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak; Bab 3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak; Bab 4. Wilayah Pemungutan; Bab 5. Masa Pajak dan Saat Pajak yang Terutang; Bab 6. Penetapan Pajak; Bab 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Bab 8. Keberatan dan Banding; Bab 9. Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan; Bab 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Bab 11. Kadaluarsa; Bab 12. Insentif Pemungutan; Bab 13. Ketentuan Penyidikan; Bab 14. Ketentuan Pidana; Bab 15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang pajak Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Manggarai Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah melalui sumber penerimaan daerah dari Pajak Hotel, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pemungutan pajak hotel secara efektif dan efisien.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak:** Pajak Hotel dikenakan atas setiap pelayanan hotel. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, internet, dan transportasi. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.\n- **Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.\n- **Wilayah Pemungutan:** Pajak dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.\n- **Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang:** Masa Pajak adalah 1 bulan kalender. Pajak terutang terjadi pada saat pelayanan hotel.\n- **Penetapan Pajak:** Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. SPTPD harus diisi dengan benar dan disampaikan selambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang pajak Hotel","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF MANGGARAI BARAT REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
ABOUT
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MANGGARAI BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to obtain sources of regional revenue, one of which comes from Hotel Tax;
that in order to implement the provisions of Article 2 paragraph (2) letter a of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Hotel Tax is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Hotel Tax;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffa1f1e3-9fb1-436d-9fd2-d8ac5c95e2cb","actionData","errors"]