[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffa1cbba-eca6-4047-b611-b6eb966485b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Bekasi Tahun 2013 No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendirian bangunan yang tertib sesuai dengan tata ruang, menjamin keandalan teknis bangunan, dan memberikan kepastian hukum. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek terkait IMB, termasuk subjek dan objek IMB, kriteria bangunan gedung dan bukan gedung yang wajib memiliki IMB, prosedur perizinan, kewajiban dan tanggung jawab pemohon dan pemberi IMB, serta jenis dan masa berlaku IMB. Peraturan ini juga mengatur tentang perluasan, pengurangan bangunan, dan perubahan fungsi bangunan yang memerlukan permohonan IMB baru. Selain itu, diatur pula larangan mendirikan bangunan tanpa IMB atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, serta kondisi di mana IMB dapat dicabut. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IMB. Penerbitan IMB dikenakan retribusi, kecuali untuk bangunan milik pemerintah dan sarana ibadah tertentu.","transitional_provisions","1. Bagi bangunan yang telah dibangun sebelum diberlakukannya peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat diberikan IMB pemutihan apabila letak tanahnya sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah dan membayar retribusi izin serta melengkapi persyaratan yang ditentukan.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IMB yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Terhadap bangunan yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi penertiban.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, pembekuan izin, penyegelan bangunan, pencabutan izin, atau pembongkaran bangunan.\n3. Bangunan yang dibangun tanpa IMB dan tidak sesuai peruntukan akan disegel dan dibongkar.\n4. Bangunan yang sesuai peruntukan tetapi tidak memiliki IMB wajib mengurus IMB dengan membayar retribusi dan biaya paksaan penegakan hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 10
REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER: 10 OF 2013
CONCERNING
BUILDING PERMIT
IN BEKASI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BEKASI,

Considering:

that in order to regulate the implementation of building construction in accordance with spatial planning and to ensure the technical reliability of buildings and the realization of legal certainty in the implementation of building construction, every building construction must be based on a Building Permit (IMB);
that in order to further elaborate on the implementation of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 of 2010 concerning Guidelines for Granting Building Permits, the provisions of Regional Regulation of Bekasi Regency Level II Region Number 7 of 1996 concerning Building Permits in the Bekasi Level II Region, need to be reviewed for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffa1cbba-eca6-4047-b611-b6eb966485b9","actionData","errors"]