[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff97333a-ca50-47ab-af5e-d8ba7785a3f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-03-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Arsip; Ketatanegaraan, Kenegaraan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa sebagai acuan dan bahanpertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019. \n Tentang Penyelenggaraan Kearsipan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021. \n Perda No 1 Tahun 2021 \n 29 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan, menyelamatkan memori kolektif bangsa, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD, dan Perusahaan.\n2. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kearsipan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan daerah.\n3. Wewenang Pemerintah Daerah untuk mengangkat dan membina tenaga fungsional Arsiparis dan Tenaga Kearsipan, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan daerah, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.\n4. Kewajiban setiap pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, BUMD, Perusahaan, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.\n5. Pengelolaan arsip dinamis dan statis, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis, serta akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.\n6. Pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) untuk mendukung pengelolaan arsip dan memberikan informasi yang autentik dan utuh.","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Bupati yang mengatur kearsipan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, kecuali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran Pasal 72 diancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n3. Ketentuan pidana juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp500.000.000 untuk berbagai pelanggaran terkait pengelolaan arsip.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 1 OF 2021
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :

Considering / Whereas archival is organized as an effort to support government performance and development and to save the nation's collective memory as a reference and accountability material in social, national and state life;
Considering / Whereas in order to support the realization of good and clean governance, and improve the quality of public services, the implementation of archiving must be carried out in a comprehensive, integrated and sustainable archiving system;
Considering / Whereas in order to implement the Regulation of the Head of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 24 of 2012 on the Content of Regional Regulations on Archival Management, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff97333a-ca50-47ab-af5e-d8ba7785a3f1","actionData","errors"]