[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff8cf0d7-4619-4c1e-ad6a-04289dfcea30","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didukung adanya organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang sesuai, dan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; \n 1. susunan organisasi pemerintah desa\r\n2. tata cara penyusanan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa\r\n3. tata kerja pemerintah desa\r\n4. hubungan kerja \r\n5. pembinaan dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Wonogiri. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, dimana Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun), dan Pelaksana Teknis Lapangan. Sekretariat Desa terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, serta Urusan Perencanaan dan Pelaporan. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pembinaan Kemasyarakatan, dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Desa berwenang menyusun Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan mengusulkannya kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan. Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.","transitional_provisions","1. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetap menjalankan tugas menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOGIRI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of Village Government based on the principles of good governance, it is necessary to support the existence of an organization and work procedures of the Village Government that are appropriate;
that the existence of Wonogiri Regency Regional Regulation Number 4 of 2007 concerning Guidelines for the Preparation of Organization and Work Procedures of the Village Government (Regional Gazette of Wonogiri Regency of 2007 Number 4) is currently no longer in accordance with the legal needs of the community along with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff8cf0d7-4619-4c1e-ad6a-04289dfcea30","actionData","errors"]