[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff719537-ee70-4166-aa26-6afd2b90e39e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1998","number","13","year","1998","published_date","1998-04-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

prosedur pengusulan - penetapan - evaluasi
1998
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 13, https://jdih.setkab.go.id :3
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menciptakan tertib organisasi pemerintahan dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetap Instruksi Presiden mengenai prosedur pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintah sebagai penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1998; \n Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; \n Inpres ini berisi tentang setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintah dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan organisasi di lingkungannya masing-masing. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 1998. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1998","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Instruksi Presiden ini dikeluarkan untuk menciptakan tertib organisasi pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1998.

Ketentuan Substansial

Instruksi ini mengatur prosedur pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintahan. Usulan penataan organisasi harus didasarkan pada analisis kebutuhan. Penetapan organisasi dilakukan melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga terkait, dengan persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Evaluasi kinerja organisasi dilakukan setidaknya setiap tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 1998
on
PROCEDURES FOR PROPOSING, ESTABLISHING AND EVALUATING
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :	that in order to create orderly government organizations in order to improve the efficiency and effectiveness of the implementation of governmental and development tasks, it is deemed necessary to stipulate a Presidential Instruction regarding procedures for proposing, establishing, and evaluating government organizations as a refinement of Presidential Instruction Number 8 of 1998;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution;

INSTRUCTS :

Kepada :

The Ministers;
The Attorney General;
Heads of Non-Departmental Government Institutions;
Heads of the Secretariats of the Supreme/High State Institutions;

Untuk :

FIRST : Every proposal regarding the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff719537-ee70-4166-aa26-6afd2b90e39e","actionData","errors"]