[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff5f8ca8-2437-4534-90b6-d878693a863f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","2011-08-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Perizinan Industri di Kabupaten Bandung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN - INDUSTRI - DI - KABUPATEN - BANDUNG
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2011/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Industri di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna serta tepat guna, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industr\r\nbahwa Perizinan Industri di Kabupetan Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung; \n Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-\r\nUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009\r\nKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 \r\nPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 \r\nKeputusan Menteri Perindustrian Nomor 6/M/SK/1/1994\r\nKeputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 \r\nKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001\r\nKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002\r\nKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003\r\nKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004\r\nPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-\r\nIND/PER/5/2005\r\nPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-\r\nIND/PER/5/2006\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-Ind/Per/6/2008 \r\nPeraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 66/M-Ind/Per/9/2008 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan izin usaha industri,izin perluasan dan tanda daftar industri, kewenangan emberian iui,izizn perluasan dan tdi, tata cara pemberian iui/izin peluasan dan tdi, pelayanan penerbitan iui,izn perluasan dan tdi, kewajiban pemenang iui,izin perluasan dan tdi, peringatan,pembekuan dan pencabutan, penyidikan, ketentuan pidanan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Seri C Tahun 2002), d \n 48 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Seri C Tahun 2002).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna di Kabupaten Bandung, serta memberikan pelayanan maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mengatur perizinan industri, termasuk Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha industri. IUI diperlukan untuk industri sedang, menengah, dan besar, sementara TDI diperlukan untuk industri kecil.

Peraturan ini membagi kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan, dan TDI kepada Bupati, yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung (BPMP). Proses pemberian IUI dapat dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau tanpa Persetujuan Prinsip, tergantung pada lokasi industri (di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat) dan jenis industrinya (apakah merusak lingkungan atau tidak). Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau TDI wajib mendaftarkan diri dalam Daftar Perusahaan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, dan pelaporan. Perusahaan industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Kepala Badan. Selain itu, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan kerja.

","transitional_provisions","1. Persetujuan Prinsip yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. IUI, Izin Perluasan dan TDI yang telah dimiliki perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.\n3. Permohonan Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan atau TDI dan atau perubahannya, yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 37, dan 38 dan merugikan Negara atau orang lain, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Bandung No. 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri Di Kabupaten Bandung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/241017/perda-kab-bandung-no-17-tahun-2002","649fafde-f9a9-452c-8b75-ff9810e3ad3e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2011
ON
INDUSTRIAL LICENSING IN BANDUNG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering / Whereas :

that in order to create a conducive and efficient industrial climate that is both effective and efficient, in order to create public welfare, the regional government must provide maximum service to the growth and development of industry;
that Industrial Licensing in Bandung Regency as stipulated in Regional Regulation Number 17 of 2002 concerning Industrial Licensing in Bandung Regency is no longer in accordance with the development of community and government needs;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Industrial Licensing in Bandung Regency;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 14 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff5f8ca8-2437-4534-90b6-d878693a863f","actionData","errors"]