[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff5cd7dc-b5bc-4133-95c4-4cfc7ccd38ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015 tentang PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015","number","09","year","2015","published_date","2015-11-20","effective_date","2015-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulukumba","place_of_enactment","Bulukumba","theme","PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak asasi manusia
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2015/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang\r\nmasih hidup dan menempati wilayah tertentu perlu\r\npengaturan berupa pengukuhan, pengakuan hak, dan\r\nperlindungan hak sebagai salah satu upaya yang harus\r\ndilakukan dalam rangka melaksanakan amanat\r\nKonstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang\r\nsangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan\r\nkeberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok\r\nmasyarakat;\r\nb. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa K a j a n g\r\nmemiliki Pasang ri Kajang yang merupakan sumber\r\nnilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat\r\nHukum Adat Ammatoa Kajang;\r\nc. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41\r\nTahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\npemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk\r\nmengukuhkan, mengakui, dan melindungi keberadaan dan\r\nhak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya melalui\r\nperaturan daerah \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4412);\r\n4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang\r\nKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); \n (1) MHA A m m a t o a K a j a n g berkedudukan sebagai subjek hukum yang\r\nmemiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.\r\n(2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada\r\nayat (1), MHA A mma toa K a jan g memiliki kewenangan untuk\r\nmelakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dibentuk dengan latar belakang untuk mengukuhkan, mengakui, dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang sebagai upaya melaksanakan amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk menjamin penghormatan terhadap MHA Ammatoa Kajang, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan pemenuhan hak MHA, memberikan kepastian hukum agar MHA dapat hidup aman dan berkembang, serta memberikan perlindungan terhadap hak MHA dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan hak MHA Ammatoa Kajang oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Kedudukan MHA Ammatoa Kajang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terkait hak mereka.
Kelembagaan MHA Ammatoa Kajang yang terdiri dari Ammatoa, Anrongta Baku' Toaya dan Loloa, Ada' lima ri Tanakekea dan Tanalohea, Karaeng Tallua, Tutoa Sangkala dan Ganta, Galla' Jojjolo dan Pattongko, Kali Kajang, Kadaha', Lompo Karaeng dan Ada', Sanro Kajang, dan Anrong Guru.
Wilayah adat MHA Ammatoa Kajang yang terdiri dari Ilalang Embayya dan Ipantarang Embayya.
Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan Pasang, yang terdiri dari lahan milik bersama (hutan adat, tanah kalompoang/gallarang, tanah adat, dan tanah gilirang) dan lahan milik pribadi.
Tugas dan wewenang MHA Ammatoa Kajang untuk mematuhi, menjaga, dan melestarikan Pasang serta menjaga kawasan hutan adat.
Hak MHA Ammatoa Kajang atas tanah, wilayah, sumber daya alam, pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, mengurus diri sendiri, serta menjalankan hukum dan peradilan adat.
Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan program pemberdayaan MHA, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi program pembangunan, serta melakukan pembinaan dan perlindungan.
Pembentukan Tim Penanganan Sengketa untuk menangani sengketa antara MHA Ammatoa Kajang dengan pihak luar.

","transitional_provisions","1. Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah MHA Ammatoa Kajang tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULUKUMBA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
CONFIRMATION, RECOGNITION OF RIGHTS, AND PROTECTION OF RIGHTS OF
CUSTOMARY LAW COMMUNITY OF AMMATOA KAJANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUKUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Ammatoa Kajang Customary Law Community which
still lives and occupies a certain territory needs
regulation in the form of confirmation, recognition of rights, and
protection of rights as one of the efforts that must\nbe carried out in order to implement the mandate of the\nConstitution and the fulfillment of human rights which are\nvery necessary for the development of life and
its existence as a whole as one group\nof society;
that the Ammatoa Kajang Customary Law Community\nhas Pasang ri Kajang which is a source\nof values that regulate all aspects of the life of the\nAmmatoa Kajang Customary Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff5cd7dc-b5bc-4133-95c4-4cfc7ccd38ac","actionData","errors"]