[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff518e74-141d-4da0-bc1c-9ca17a4a4936","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","short_title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-09-09","effective_date","2019-09-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","3b5b7e9b-398a-4a1f-b559-790a5aad0e44","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","short_name","Peraturan BKKBN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8efd7419-4139-45d0-bfa7-12f2b5a56d11","Program Keluarga Berencana","tags",[],"location","Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2019
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 4, BN. 2019 No. 1040, www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional TENTANG Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus tertib, \r\ntaat pada peraturan perundang-undangan, efisien, \r\nekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab \r\nguna mewujudkan anggaran berbasis kinerja;\r\nb. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan \r\nanggaran kementerian negara/lembaga, pengguna \r\nanggaran/kuasa pengguna anggaran dapat \r\nmenggunakan satuan biaya masukan lainnya yang \r\nantara lain didasarkan pada harga pasar dan satuan \r\nharga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan \r\nlembaga/instansi teknis yang berwenang;\r\nc. bahwa perlu adanya keseragaman biaya dalam \r\nperencanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan \r\nKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang \r\nmengacu pada standardisasi harga satuan pokok \r\nkegiatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan \r\nKeluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan \r\nPokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga \r\nBerencana Nasional; \n 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang \r\nPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan \r\nKeluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5080);\r\n2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non \r\nDepartemen, yang telah beberapa kali diubah terakhir \r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, \r\nFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata \r\nKerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);\r\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 \r\ntentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, \r\ndan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan \r\nAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nKeuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Menteri Keuangan Nomor \r\n71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, \r\nStandar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam \r\nPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian \r\nNegara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 324);\r\n4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga \r\nBerencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan \r\nKeluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan \r\nKeluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan \r\nKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor \r\n72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; \r\n5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga \r\nBerencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan \r\nKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional \r\nProvinsi;\r\n \n HSPK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 \r\nmerupakan harga satuan biaya batas tertinggi dari kegiatan \r\nspesifik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana \r\nNasional yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri \r\nKeuangan mengenai standar biaya masukan dan digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja \r\ndan anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan \r\nKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019. \n Mencabut Peraturan \r\nKepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana \r\nNasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Harga Satuan Pokok \r\nKegiatan Tahun Anggaran 2018 Badan Kependudukan dan \r\nKeluarga Berencana Nasional \n 9 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, dan bertanggung jawab dengan menetapkan harga satuan pokok kegiatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman biaya dalam perencanaan kegiatan dan anggaran, serta mendukung anggaran berbasis kinerja.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BKKBN sebagai batas tertinggi biaya kegiatan spesifik yang tidak tercantum dalam standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan. HSPK ini digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran BKKBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran diatur oleh pedoman pelaksanaan kegiatan dari unit kerja terkait.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BKKBN No. 16 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225235/peraturan-bkkbn-no-16-tahun-2020","f8d2b620-f0e6-4b41-82e7-55ffd14839bc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2019
ON
BASIC UNIT PRICE OF ACTIVITIES
OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that the management of state keuangan must be orderly,
compliant with laws and regulations, efficient,
economical, effective, transparent, and accountable
in order to realize a performance-based budget;
that in the context of preparing the work plan and
budget of state ministries/institutions, budget
users/authorized budget users can
use other input unit costs that
are based, among other things, on market prices and unit
prices set by the minister/head of
authorized technical institutions/agencies;
that there needs to be uniformity of costs in
planning activities and budgets within the National
Populati

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff518e74-141d-4da0-bc1c-9ca17a4a4936","actionData","errors"]