[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff46c4d7-ea35-44ef-940b-acbc8d066efa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Kota Kolaka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-04-07","effective_date","2007-04-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Penetapan Wilayah Kota Kolaka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENETAPAN WILAYAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2007/ NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Wilayah Kota Kolaka
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menciptakan serta mengarahkan \r\nkebijakan pemerintahan, pembangunan dan \r\nkehidupan sosial kemasyarakatan secara optimal, \r\nserasi dan seimbang guna memacu perkembangan \r\nkabupaten kolaka maka perlu menetapkan \r\npemanfaatan wilayah perkotaan; \r\nb. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\nPenetapan Wilayah Kota Kolaka. \n 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 \r\ntentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di \r\nSulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor \r\n74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); \r\n2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang \r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 \r\nNomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3501); \r\n3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang \r\nBangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 \r\nNomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor \r\n4247); \r\n4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang - undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); \r\n5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun \r\n2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4437); \r\n6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 \r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang \r\nKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi \r\nsebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun \r\n2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor \r\n3952);\\ \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); \r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun \r\n1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten \r\nKolaka; \r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 \r\nTahun 2000 tentang Kewenangan Daerah \r\nKabupaten Kolaka; \r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 \r\nTahun 2001 tentang Pembentukan Sembilan \r\nKecamatan; \r\n12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang \r\nPola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten \r\nKolaka; \r\n13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang \r\nProgram Pembangunan Daerah (Propeda); \r\n14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang \r\nRenstrada Kabupaten Kolaka; \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 \r\nTahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi \r\nPerangkat Daerah dan Sekretariat DPRD \r\nKabupaten Kolaka. \n Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan wilayah Kota Kolaka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembentukan dan penetapan kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Kolaka \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2007. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan wilayah Kota Kolaka yang meliputi empat kecamatan: Latambaga, Kolaka, Wundulako, dan Baula. Tujuan penetapan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya dalam rangka pengembangan berbagai sektor. Kecamatan Latambaga difokuskan pada sektor perhubungan laut, perikanan, pergudangan, dan industri. Kecamatan Kolaka diarahkan untuk pengembangan sektor perekonomian dan jasa, perkantoran, fasilitas umum, pendidikan, pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Kecamatan Wundulako diprioritaskan untuk sektor perhubungan darat, pertanian dan peternakan, perikanan, pemukiman, dan pariwisata. Kecamatan Baula ditujukan untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, pemukiman, perikanan, dan pariwisata. Detail wilayah dan peruntukannya tercantum dalam peta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dianggap masih tetap berlaku.\n2. Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2007

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2007
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF KOLAKA CITY AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to create and direct government policies, development and socio-community life optimally, harmoniously and balanced in order to spur the development of Kolaka regency, it is necessary to determine the utilization of urban areas; \n that based on letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Establishment of Kolaka City Area. \n \n
In View of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Tk. II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette Number 1822); \n Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff46c4d7-ea35-44ef-940b-acbc8d066efa","actionData","errors"]