[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff2831d4-94f5-4b2c-9b3b-0246ab4091d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-05-10","effective_date","2021-05-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7ad52b5c-5c61-4ab1-a78d-dd24f9ef64db","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_name","Peraturan BNPT","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"15de7b47-622f-4b9b-a362-3e88bbfdbd96","Penanggulangan Terorisme","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","place_of_enactment","Jakarta","theme","Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 6, BN.2021/No. 553, peraturan.go.id : 10 hlm.
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TENTANG Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang koordinasi pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme yang terpadu di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Korban (Satgas Pemulihan Korban) oleh Kepala BNPT yang melibatkan unsur dari BNPT, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, kelompok profesi, dan/atau tokoh masyarakat.
Tugas Satgas Pemulihan Korban meliputi identifikasi status korban, koordinasi kebijakan dan program, penetapan langkah strategis, sinkronisasi program, dan koordinasi kegiatan pemulihan sejak sesaat setelah kejadian hingga pasca pemulihan.
Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pendampingan pelaksanaan program.
Hasil koordinasi dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Kepala BNPT, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah.
Program pemulihan mencakup bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan (jika korban meninggal), dan kompensasi.

Peraturan ini juga mengatur koordinasi program pemulihan untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu dan korban di luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan ketentuan yang sama berlaku secara mutatis mutandis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.553, 2021 BNPT. Recovery Program. Victims. Terrorism. Coordination.

REGULATION OF THE NATIONAL COUNTERTERRORISM AGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ON
COORDINATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE RECOVERY PROGRAM
FOR VICTIMS OF TERRORIST CRIMES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL COUNTERTERRORISM AGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the National Counterterrorism Agency in carrying out its functions, is tasked with coordinating the recovery program for victims of terrorist crimes;
that in order to increase the effectiveness of coordination in the implementation of the recovery program for victims of terrorist crimes, it is necessary to have regulations regarding integrated implementation coordination at the ministry/institution and regional government levels;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff2831d4-94f5-4b2c-9b3b-0246ab4091d9","actionData","errors"]