[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff1c007a-5163-4635-b6f3-ac7d1df131fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2017","number","17","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Penyelenggaraan Keolahragaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OLAHRAGA - PENYELENGGARAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2017/NO. 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota, perlu menetapkan kewenangan tersebut dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA KAB. KAMPAR No. 25 Tahun 2009; PERDA KAB. KAMPAR No. 6 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan; fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan; hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; ruang lingkup olahraga; pembinaan dan pengembangan; sistem pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pelaku olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan; pengawasan penyelenggaraan keolahragaan; pendanaan keolahragaan; peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; pembinaan dan pengembangan industri olahraga; pemberian penghargaan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n Penjelasan : 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Kampar. Latar belakangnya adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang baik, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga, serta meningkatkan kegemaran masyarakat dalam berolahraga.

Ketentuan substansial mencakup:

Fungsi keolahragaan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial.
Tujuan keolahragaan untuk memelihara kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral, sportivitas, dan mempererat persatuan.
Prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan kemajemukan.
Hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah daerah dalam kegiatan keolahragaan.
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
Ruang lingkup olahraga yang meliputi olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi.
Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui tahapan pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi.
Sistem pengelolaan keolahragaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, dan pengawasan.
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti pekan olahraga dan kejuaraan tingkat kabupaten.
Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan.
Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua organisasi keolahragaan yang ada di Kabupaten Kampar tetap sah dan berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan keolahragaan.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, pengurangan/penundaan/penghentian dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan tidak diakui.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 17 OF 2017
CONCERNING
SPORTS ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAMPAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that implementing the provisions of Article 12 paragraph (1) of Government Regulation Number 16 of 2007 concerning the Implementation of National Sports states “The regency/city government has the authority to regulate, foster, develop, implement and supervise the implementation of sports in the Regency/City;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Sports Administration;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Environment of Central Sumatra

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff1c007a-5163-4635-b6f3-ac7d1df131fa","actionData","errors"]