[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff02b31c-3991-4895-8e51-9eb7eb79aa8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler","short_title","Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7bc1c328-4792-4be8-81a2-911af844f7bb","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Haji dan Umrah","short_name","Permen Haji","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);\nPeraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);\n2. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara bagi Jemaah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 754).","scope_and_parties","Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji reguler, mencakup pendaftaran jemaah haji, kuota dan pengisian kuota haji reguler, pembinaan jemaah haji reguler (ibadah dan kesehatan), kuota pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, petugas penyelenggara ibadah haji, pelayanan dokumen dan identitas haji, pelayanan transportasi jemaah haji reguler, pelayanan akomodasi dan konsumsi, serta pelindungan jemaah haji reguler dan petugas haji.","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah, dengan mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan ibadah haji reguler. \n\nKetentuan substantif mencakup:\n1. **Pendaftaran Jemaah Haji Reguler**: Setiap warga negara Indonesia beragama Islam berusia minimal 12 tahun dapat mendaftar sepanjang tahun dengan persyaratan membayar setoran awal dan menyerahkan dokumen kependudukan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui layanan kantor, keliling, atau elektronik. Terdapat batasan bagi yang masih dalam daftar tunggu atau pernah menunaikan haji dalam 18 tahun terakhir, kecuali bagi petugas PPIH atau yang bertugas di luar negeri. Nomor porsi yang diperoleh menjadi dasar pelayanan pemberangkatan, dengan prioritas bagi lansia tertua.\n2. **Kuota dan Pengisian Kuota Haji Reguler**: Menteri menetapkan kuota haji reguler setelah mendapat persetujuan DPR RI, yang dibagi berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan proporsi penduduk muslim dan daftar tunggu. Prioritas diberikan kepada jemaah haji lansia (minimal 65 tahun) berdasarkan usia tertua dan masa tunggu. Pengisian kuota meliputi jemaah lunas tunda, jemaah yang masuk alokasi tahun berjalan, dan prioritas lansia. Jika kuota belum terpenuhi, masa pelunasan dapat diperpanjang dengan urutan prioritas tertentu, termasuk pendamping lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang terpisah.\n3. **Pembinaan Jemaah Haji Reguler**: Meliputi pembinaan ibadah haji (manasik) melalui penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan, serta pembinaan kesehatan haji yang terencana dan terpadu bagi jemaah dalam daftar tunggu dan yang berhak lunas, baik di Indonesia, dalam perjalanan, maupun di Arab Saudi.\n4. **Kuota Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)**: KBIHU dapat memperoleh kuota pembimbing jika memiliki pembimbing yang lulus seleksi dan memenuhi persyaratan jumlah jemaah minimal 151 orang per pembimbing. KBIHU dengan jumlah jemaah kurang dapat bergabung dengan KBIHU lain.\n5. **Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)**: Menteri membentuk PPIH yang terdiri dari unsur Kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat. PPIH terbagi menjadi PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter, dengan struktur pimpinan dan pelaksana yang jelas. Terdapat persyaratan khusus bagi ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan haji.\n6. **Pelayanan Dokumen dan Identitas Haji**: Jemaah haji, PPIH, dan PHD wajib memiliki paspor dan visa haji. Pengurusan paspor jemaah dikoordinasikan oleh Kementerian, sementara PPIH dan PHD mengurus sendiri. Penyelesaian dokumen visa dan identitas lain menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pelayanan Haji.\n7. **Pelayanan Transportasi**: Menteri bertanggung jawab atas pelayanan transportasi jemaah haji reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke Indonesia. Transportasi dari daerah asal ke Embarkasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dibebankan kepada jemaah jika anggaran tidak mencukupi. Penyediaan transportasi udara dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan mengutamakan kepentingan nasional, menggunakan pesawat carter langsung tanpa transit kecuali untuk keperluan teknis. Terdapat tim penyediaan transportasi udara yang bertugas melakukan seleksi penyedia.\n8. **Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi**: Menteri menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji, PPIH, dan pendukung PPIH di Indonesia dan Arab Saudi, dengan memperhatikan standar keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan cita rasa Indonesia.\n9. **Pelindungan Jemaah Haji**: Menteri memberikan pelindungan meliputi pelindungan warga negara di luar negeri, hukum, keamanan, layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta jiwa, kecelakaan, dan kesehatan melalui asuransi dan penanganan medis. Masa pertanggungan asuransi memiliki ketentuan khusus.","transitional_provisions","1. Warga negara asing yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berlaku serta mempunyai hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah dari warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji, dapat diberangkatkan melaksanakan ibadah haji.\n2. Jemaah Haji Reguler yang memiliki lebih dari 1 (satu) nomor porsi, hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor porsi urutan awal dan nomor porsi lainnya dinyatakan tidak berlaku serta uang setoran nomor porsi yang tidak berlaku dikembalikan.","sanctions","(-)","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF HAJJ AND UMRAH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGULATION NUMBER 3 OF 2025 CONCERNING THE ORGANIZATION OF REGULAR HAJJ PILGRIMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HAJJ AND UMRAH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering	:
	that to implement the provisions of Article 4 paragraph (4), Article 9 paragraph (4), Article 13 paragraph (3), Article 14 paragraph (2), Article 16 paragraph (5), Article 22 paragraph (7), Article 23 paragraph (3), Article 30 paragraph (7), Article 32 paragraph (6), Article 35 paragraph (5), Article 38 paragraph (3), Article 42 paragraph (5), Article 49A paragraph (3), and Article 56 paragraph (5) of Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah Pilgrimage, as amended several times, most recently by Law Number 14 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah Pilgrimage, it is necessary to stipulate a Minister of Hajj and Umrah Regulation concerning the Organization of Regular Hajj Pilgrimage;
In view of	:
	1. Article 17 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945; 2. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning the Amendment to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994); 3. Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah Pilgrimage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6338) as amended several times, most recently by Law Number 14 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of Hajj and Umrah Pilgrimage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 139, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7132); 4. Presidential Regulation Number 92 of 2025 concerning the Ministry of Hajj and Umrah (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 143); 5. Minister of Hajj and Umrah Regulation Number 1 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Hajj and Umrah (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 903);

DECIDES:

To stipulate

: MINISTER OF HAJJ AND UMRAH REGULATION CONCERNING THE ORGANIZATION OF REGULAR HAJJ PILGRIMAGE.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff02b31c-3991-4895-8e51-9eb7eb79aa8a","actionData","errors"]