[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fef15cb2-81b2-4dd2-8bd4-261db8510ae3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian\r\nPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-05-29","effective_date","2024-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian\r\nPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jdih - kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2024
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 3, BN 2024 (320); 9 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TENTANG Jaringan\r\nDokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian\r\nPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi \r\ndan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam\r\npenyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih,\r\ndan bertanggung jawab serta untuk memenuhi\r\ntuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi\r\nhukum yang dibutuhkan di lingkungan Kementerian\r\nPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,\r\nperlu melakukan pengelolaan dokumentasi dan\r\ninformasi hukum di lingkungan Kementerian\r\nPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Permen Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam\r\npengelolaan dan pendayagunaan JDIH Kemen PPPA; Organisasi JDIH Kemen PPPA; Tugas dan Fungsi Pusat dan Anggota JDIH Kemen PPPA; Pengelolaan JDIH Kemen PPPA; Pementauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan Kerjasama \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara tertib dan terpadu dalam rangka mendukung tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemen PPPA (JDIH Kemen PPPA) dibentuk untuk menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Organisasi JDIH Kemen PPPA terdiri dari pusat dan anggota yang bertugas mengelola dokumen hukum. Pengelolaan dilakukan secara manual dan elektronik, dengan tujuan integrasi dengan Pusat JDIHN. Peraturan ini juga mengatur kerja sama dengan pihak terkait dan pendanaan dari anggaran Kemen PPPA.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
ON
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK OF THE MINISTRY OF
WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the orderly and integrated management of legal documentation and information in the implementation of good, clean and accountable governance and to meet the demands of the public for legal documents and information needed within the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is necessary to manage legal documentation and information within the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection;
that Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 2 of 2015 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fef15cb2-81b2-4dd2-8bd4-261db8510ae3","actionData","errors"]