[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","feec3e84-0123-4d21-8e1c-3c6b6c52f4c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat","place_of_enactment","Simpang Ampek","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan sosial - penanggulangan bencana
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2018 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Wilayah Kabupaten Pasaman Barat memiliki kondisi geologis, topografis, geografis, demografis dan sosiografis rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Untuk mengurangi resiko bencana, melaksanakan komando tanggap darurat serta mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat, maka diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. \n UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2006, Permendagri No. 27 Tahun 2007, Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012, Perda Prov. Sumbar No. 5 Tahun 2007, Perda Kab. Pasbar No. 18 Tahun 2012, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016. \n Sistematika Perda ini mengatur tentang:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Azas, Prinsip, Dan Tujuan\r\n3. Tanggung Jawab Dan Wewenang Pemerintah Daerah\r\n4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n5. Kelembagaan\r\n6. Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat\r\n7. Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan,Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana\r\n8. Sumber Dan Penggunaan Dana Serta Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana\r\n9. Pengawasan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban\r\n10. Penyelesaian Sengketa Dan Gugatan\r\n11. Ketentuan Pidana\r\n12. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018. \n 66 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat, meliputi tahap prabencana, saat keadaan darurat, dan pascabencana. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan berkelanjutan, serta mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Kabupaten Pasaman Barat memiliki kondisi geografis dan demografis yang rawan bencana. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan bencana.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dilaksanakan oleh BPBD. Tanggung jawab ini meliputi penjaminan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, pengembangan kebijakan pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD, dan pemulihan kondisi pasca bencana. Pemerintah Daerah berwenang menyusun perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, menentukan status keadaan darurat bencana, dan mengerahkan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

\n\n

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana (penetapan kawasan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan), keadaan darurat (siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat bencana ke pemulihan), dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, dan informasi terkait penanggulangan bencana, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Masyarakat juga berkewajiban menjaga lingkungan hidup dan berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau kelompok orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASAMAN BARAT
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF PASAMAN BARAT REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASAMAN BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that the Pasaman Barat Regency area has geological, topographical, geographical, demographic and sociographic conditions that are prone to disasters, both natural disasters, non-natural disasters and social disasters that have the potential to cause casualties, property losses, environmental damage and other invaluable losses;
that in order to reduce disaster risk, carry out emergency response commands and restore post-disaster conditions in accordance with the community's value system, it is necessary to make efforts to implement disaster management in a planned, integrated and comprehensive manner by optimizing all available resources;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=feec3e84-0123-4d21-8e1c-3c6b6c52f4c3","actionData","errors"]