[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fed95010-eef6-4696-9ae2-8b4428c4fd8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mediasi Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-02-07","effective_date","2025-02-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","638e12a1-56b0-4eb6-adfd-32350ec18d0d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","short_name","Peraturan Komnas HAM","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Mediasi Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Mediasi - Hak Asasi Manusia
2025
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO. 2, BN 2025 (104) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TENTANG Mediasi Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pembaharuan pedoman pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia dan penyelesaian sengketa mediasi hak asasi manusia. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999; Keppres Nomor 48 Tahun 2001; dan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur mengenai Mediasi Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM, berwenang melakukan: a) perdamaian Para Pihak; b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c) pemberian saran kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025. \n Pada saat Peraturan Komnas HAM ini mulai berlaku: a) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/Komnas HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaran Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 985); b) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 986) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 987), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/Komnas HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaran Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 985).\n2. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 986) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 987).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang Mediasi Hak Asasi Manusia. Latar belakang dari peraturan ini adalah bahwa peraturan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan lembaga, sehingga diperlukan pembaharuan pedoman pelaksanaan fungsi mediasi HAM. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi mediasi HAM oleh Komnas HAM.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip-prinsip yang berlaku dalam Mediasi HAM, seperti berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan HAM, perlakuan setara, berbasis kesepakatan, bersifat tertutup dan rahasia, partisipasi para pihak, fleksibel, kerja sama, dan keadilan. Komnas HAM berwenang melakukan perdamaian para pihak, penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, serta penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI.\n\nPeraturan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan fungsi Mediasi HAM, yang meliputi pra-Mediasi HAM, Mediasi HAM, dan pasca-Mediasi HAM. Setiap tahapan memiliki ketentuan dan prosedur yang berbeda. Selain itu, diatur pula mengenai tata tertib, tempat pelaksanaan, dan penanganan sengketa HAM secara daring. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemberi dan penerima kuasa, serta dokumen penanganan kasus.","transitional_provisions","1. Kasus yang sedang diperiksa dan sedang dilakukan proses Mediasi HAM oleh Komnas HAM, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 985).\n2. Kasus yang sudah didaftarkan ke Komnas HAM namun belum diperiksa, diproses berdasarkan Peraturan Komisi ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/Komnas HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaran Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
ON
HUMAN RIGHTS MEDIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regulation of the National Human Rights Commission governing the implementation of human rights mediation functions and the settlement of human rights mediation disputes is deemed no longer in accordance with legal developments and institutional needs;
that in order to optimize the implementation of human rights mediation functions by the National Human Rights Commission, a renewal of the guidelines for implementing human rights mediation functions and the settlement of human rights mediation disputes is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regulation of the National

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fed95010-eef6-4696-9ae2-8b4428c4fd8d","actionData","errors"]