[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fed20054-f5e7-4f60-8076-b7a8dc2f251e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lalu lintas-angkutan jalan-penyelenggaraan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2015/No. 141, LL 71 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe. dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe, maka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe; dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe, maka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu disesuaikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tah.un 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 1993; PP No.42 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.41 Tahun 1999; PP No. Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.26 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2011; PP No.32 Tahun 2011; PP No.37 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2012; PP No.80 Tahun 2012; Perpres 61 Tahun 2011; Perda Kab Konawe No. 10 Tahun 2007; Perda Kab Konawe No. 7 Tahun 2010; Perda Kab Konawe No. 4 Tahun 2012; Perda Kab Konawe No. 10 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Konawe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi dan lalu lintas. Diatur juga mengenai Angkutan, Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, forum lalu lintas dan angkutan jalan, dna peran serta masyarakat. Selain itu peraturan ini juga mengatur mengenai dampak lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Dan terkahir diatur mengenai penindakan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta sanksi administrasi dan sanksi pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannJia Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.\r\nPerizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\nDalam waktu paling lama 2 {dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi perusahaan angkutan umum secara bertahap, sesuai Pasal 101 ayat (3).\r\nPeremajaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727 ayat (3) huruf a dan Pasal 128 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perda ini ditetapkan.\r\nHai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Bupati.\r\nPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penvelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2005 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 71 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2005 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Konawe. Tujuannya adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien.\n\nPeraturan ini mencakup:\n\n1. **Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota (RIJLLAJK). Penetapan kelas jalan, pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan, dan perlengkapan jalan.\n2. **Terminal:** Pembangunan dan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang, penetapan lokasi, fasilitas, dan lingkungan kerja terminal. Pengaturan mengenai pool kendaraan dan agen penjualan tiket.\n3. **Parkir:** Penyediaan fasilitas parkir di dalam dan di luar ruang milik jalan, penetapan lokasi, petugas parkir, karcis parkir, dan tata cara parkir.\n4. **Kendaraan:** Jenis kendaraan, persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji, tenaga pelaksana penguji, pelaksanaan dan kegiatan pengujian, penilaian kondisi teknis, upaya paksa dan tertib penyelenggaraan pengujian, perlengkapan kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, dan kendaraan tidak bermotor.\n5. **Pengemudi:** Persyaratan pengemudi, pendidikan dan pelatihan pengemudi, kewajiban pengemudi angkutan penumpang umum.\n6. **Lalu Lintas:** Manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, dispensasi jalan, pengawasan penggunaan jalan, pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor, tata cara berlalu lintas, jalur atau lajur lalu lintas, belokan atau simpangan, kecepatan, berhenti, parkir, tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor umum, hak dan kewajiban pejalan kaki.\n7. **Angkutan:** Angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor, standar pelayanan minimal angkutan orang, rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan, angkutan orang dalam trayek, angkutan umum massal, angkutan penumpang tidak dalam trayek, perizinan angkutan orang, jaringan lintas angkutan barang, tarif angkutan, persyaratan kendaraan umum, sanksi administrasi penyelenggaraan angkutan, izin insidentil, peremajaan dan penghapusan kendaraan, bongkar muat barang.\n8. **Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Upaya membangun budaya keselamatan lalu lintas.\n9. **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Koordinasi antar instansi penyelenggara.\n10. **Peran Serta Masyarakat:** Hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.\n11. **Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Pengendalian emisi gas buang dan kebisingan.\n12. **Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Penyelenggaraan sistem informasi yang terpadu.\n13. **Penindakan dan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:** Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.\n2. Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi perusahaan angkutan umum secara bertahap, sesuai Pasal 101 ayat (3).\n4. Peremajaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dan Pasal 128 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perda ini ditetapkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 38, Pasal 45, Pasal 55, Pasal 64 ayat (3), Pasal 79, Pasal 82 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 dan Pasal 96 diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000.\n2. Selain sanksi di atas, dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.\n3. Tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT ORGANIZATION
IN KONAWE REGENCY

REGENT OF KONAWE,

Considering:

that in order to realize road traffic and transport in Konawe Regency that is safe, secure, fast, smooth, orderly and organized, comfortable and efficient, the Regional Regulation of Konawe Regency Number 6 of 2005 concerning Road Traffic and Transport Organization has been established;
that with the enactment of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport and the rapid growth and development of development in Konawe Regency and the need for clearer, firmer and legally binding arrangements for the implementation of road traffic and transport, the Regional Regulation as referred to in letter a needs to be amended and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fed20054-f5e7-4f60-8076-b7a8dc2f251e","actionData","errors"]