[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fed0f24c-5551-462e-8752-aee64972d15f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah ditetapkannya pembagian urusan \r\npemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah \r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka \r\nKeputusan Walikota Metro yang mengatur tentang \r\nKewenangan Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan \r\nperkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih \r\ntinggi;\r\nb. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas maka dipandang perlu menetapkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro tersebut dengan Peraturan Daerah; \n UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 jo. UU No 8 Tahun 2005 dan UU No 12 Tahun 2008, UU No 33 Tahun 2004, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2007, PERDA Kota Metro No 15 Tahun 2002 jo. PERDA Kota Metro No 02 Tahun 2007. \n Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2008. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Walikota Metro yang mengatur tentang Kewenangan Kota Metro.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah karena Keputusan Walikota Metro yang mengatur tentang Kewenangan Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah.\n\nUrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Urusan Pilihan meliputi perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan ketransmigrasian.\n\nPemerintahan Daerah Kota Metro dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, menugaskan kepada pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, atau menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah dan Pihak Ketiga. Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan menjadi dasar Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/ atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 06 YEAR 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY
OF THE METRO CITY REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 12 of 1999 concerning the Establishment of
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur and Madya Dati

Considering:

that with the stipulation of the division of governmental
affairs between the Government, Provincial Regional Government
and Regency/City Regional Government, the
Decree of the Mayor of Metro which regulates the
Authority of Metro City is no longer in accordance with the
development of higher laws and regulations;
that for the sake of carrying out tasks, it is deemed
necessary to stipulate the Governmental affairs that become the
authority of the Metro City Regional Government
with a Regional Regulation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fed0f24c-5551-462e-8752-aee64972d15f","actionData","errors"]