[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fed0b723-c988-4ea6-baba-c2123bae0680","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-03-28","effective_date","2008-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No. 70. 2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan daerah dan/atau peraturan/keputusan Bupati yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan kerangka kerja pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal. Peraturan ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.\n2. **Struktur APBD:** APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.\n3. **Penyusunan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.\n4. **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan APBD mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur azas umum pengelolaan keuangan daerah, kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan Kas Umum Daerah, pengelola piutang daerah, pengelolaan Investasi Daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan Dana Cadangan, pengelolaan Utang Daerah, pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 168 ayat (4), dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2009.\n3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD mulai dilaksanakan tahun anggaran 2007.\n4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (5) tentang sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada standar akuntansi Pernerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\n5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.\n6. Sebelum ditetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENCY GOVERNMENT OF BANGKA TENGAH
COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA TENGAH REGENCY
NUMBER 12 OF 2008
TENTANG
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA TENGAH,

Considering:

that in order to realize the implementation of effective and efficient
Government in order to improve the welfare of the
community through the provision of optimal services, it is necessary
to have a good regional financial management system with
transparently, accountably and participatively;
that in order to realize a regional financial management system
as referred to in letter a and to
implement the provisions of Article 151 of Government Regulation Number
58 of 2005 on Regional Financial Management and Article
330 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 on
Guidelines for Regional Financial Management, as has been
amended by Regulation of the Minister of Home

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fed0b723-c988-4ea6-baba-c2123bae0680","actionData","errors"]