[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fec41f2f-a71f-4727-a2ce-0181da547bf3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Kesehatan Yang Berlaku Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2024","number","36","year","2024","published_date","2024-05-29","effective_date","2024-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Kesehatan Yang Berlaku Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PNBP-KESEHATAN
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 36, BN.2024 (323)/249 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Kesehatan Yang Berlaku Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam hal terdapat kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi atas layanan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas layanan kesehatan yang berlaku pada rumah sakit di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, \tPeraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang jenis PNBP, tarif dan jenis penerimaan PNBP, sumber penerimaan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024. \n 249 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak atas layanan kesehatan yang berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. PNBP ini meliputi layanan medis dan layanan penunjang bagi nonpeserta jaminan kesehatan nasional. Tarif yang ditetapkan merupakan batas tarif tertinggi, namun dengan pertimbangan tertentu, Jaksa Agung dapat menetapkan tarif hingga Rp0,00 atau 0% setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Tarif layanan kesehatan meliputi:

Pelayanan Medis, yang mencakup:

Pelayanan Medis untuk Rawat Jalan (layanan reguler, pemeriksaan, tindakan asuhan keperawatan, tes pemeriksaan, psikologi, psikiatri, forensik klinik, penggunaan alat medis, tindakan medis invasif)
Pelayanan Medis untuk Rawat Inap (biaya kamar, visite dokter, tindakan asuhan keperawatan, biaya administrasi rawat inap, test pemeriksaan, psikologi, psikiatri, penggunaan alat medis, tindakan medis invasif)
Layanan IGD
Layanan Eksekutif/Poli Sore
Layanan Satu Hari

Pelayanan Penunjang, yang mencakup:

Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan Radio Diagnostik
Pemeriksaan Elektromedik
Rehabilitasi Medik
Gizi

Seluruh PNBP yang diperoleh wajib disetor ke Kas Negara dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak hak negara lainnya pada Kejaksaan Republik Indonesia.

","transitional_provisions","1. Seluruh penerimaan yang berasal dari hak atas pemberian pelayanan kesehatan yang telah diberikan dan layanan kesehatan yang telah dipungut oleh rumah sakit di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib disetor ke Kas Negara.\n2. Penerimaan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak hak negara lainnya pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2024
CONCERNING
TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE
URGENT NEEDS FOR HEALTH SERVICES APPLICABLE
AT HOSPITALS WITHIN THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the event of urgent needs in the form of organizational changes to health services at hospitals within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, it is necessary to regulate the types and rates of Non-Tax State Revenue for urgent needs for health services applicable at hospitals within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letter a, and to implement the provisions of Article 8 paragraph (1) of Government Regulation Number 69 of 2020

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fec41f2f-a71f-4727-a2ce-0181da547bf3","actionData","errors"]