[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fec0ffc5-08ee-426c-8e98-519a130506e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan-kemiskinan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2022 No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam upaya melaksanakan penanggulangan kemiskina, maka perlu ditetapkan Perda Kota Tasikmalaya tentang Penanggulangan Kemiskinan. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: pasal 18 ayat(6) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, asas, arah dan sasaran penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan daerah kota, program penanggulangan kemiskinan, pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan, kriteria atau indikator kemiskinan, verifikasi dan validasi data kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pendanaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, larangan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan berusaha penduduk miskin, memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, mewujudkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan pemenuhan hak-hak dasar, memberikan rasa aman bagi kelompok penduduk miskin dan rentan miskin, menurunkan jumlah penduduk miskin, serta menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Program penanggulangan kemiskinan meliputi bantuan sosial terpadu, pemberdayaan masyarakat, dan program lain yang meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah Daerah Kota wajib mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin dan menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat dan dunia usaha juga berperan serta dalam upaya ini. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, terdapat larangan memberikan keterangan yang tidak sesuai, melakukan pemalsuan data, dan menghalangi program penanggulangan kemiskinan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA
NUMBER 3 OF 2022
TENTANG
POVERTY ALLEVIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that poverty is a cross-sectoral problem that hinders the realization of community welfare, so the Regional Government needs to carry out poverty alleviation efforts in a directed, planned, integrated and sustainable manner;
that in an effort to implement poverty alleviation as intended in letter a, it is necessary to involve the role of the community and the business world, so that improving the welfare of the community can be realized immediately;
that based on Regional Regulation of Tasikmalaya Number 9 of 2008 concerning the Long-Term Development Plan (RPJP) of Tasikmalaya for 2005–2025, poverty alleviation is one of the priorities in each five-year development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fec0ffc5-08ee-426c-8e98-519a130506e1","actionData","errors"]