[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","feb6d2af-5208-48c7-87bb-f7b495cd8aca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021","number","31","year","2021","published_date","2021-07-05","effective_date","2021-10-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 31, BN 2021/ NO 776 ; PERATURAN.GO.ID; 45 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal \r\n205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal \r\n294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 \r\ntentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, \r\nserta untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan \r\npersyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan \r\nperikanan oleh pelaku usaha, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi \r\nAdministratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6617); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 \r\nNomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6639); \r\n6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); \r\n7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); \n Mengatur tentang:\r\na. ketentuan umum\r\nb. jenis pelanggaran dan sanksi administratif\r\nc. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif\r\nd. kewenangan pengenaan sanksi administratif\r\ne. Banding administartif\r\nf. pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. \n 81 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam beberapa Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, penataan ruang, dan bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan. Peraturan ini mengatur jenis pelanggaran dan sanksi administratif yang dapat dikenakan, termasuk pelanggaran perizinan berusaha, pemanfaatan ruang laut, kewajiban penyedia dan pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), serta pelaksanaan impor komoditas perikanan dan pergaraman. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha. Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara bertahap, tidak bertahap, kumulatif internal, atau kumulatif eksternal, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permen KKP No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230510/permen-kkp-no-26-tahun-2022","419bd206-a2da-4ab3-9006-f2bbc448c8a8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 2021
CONCERNING
IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE FIELD OF
MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 323 paragraph (2) of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, Article 205 of Government Regulation Number 21 of 2021 concerning the Implementation of Spatial Planning, as well as Article 57 and Article 294 paragraph (3) of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Marine Affairs and Fisheries, and to ensure compliance with the fulfillment of requirements and obligations in the field of marine affairs and fisheries by business actors, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=feb6d2af-5208-48c7-87bb-f7b495cd8aca","actionData","errors"]