Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Ende.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa pembangunan daerah perlu diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSP, memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP, mengoptimalkan peran serta masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah dalam memperhatikan persoalan sosial di daerah, serta mewujudkan kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Hak dan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan TJSP, termasuk hak untuk menyusun program TJSP, menentukan masyarakat sasaran, dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah, serta kewajiban untuk menyusun rancangan program TJSP, mengembangkan sistem kerjasama, dan menerima usulan masyarakat.
2. Program dan bidang kerja TJSP, yang dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, dan/atau promosi, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan seni, sosial keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat adat, dan bidang kerja lainnya.
3. Pembentukan Forum TJSP untuk koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program TJSP, yang dipimpin oleh Bupati dan beranggotakan asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
4. Pembiayaan TJSP yang meliputi anggaran perusahaan, alokasi untuk BUMN/BUMD, dan dapat berupa dana, barang/jasa, atau kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan.
5. Fasilitas TJSP yang merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana TJSP.
6. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan program skala prioritas kepada Forum TJSP dan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP kepada perusahaan dan DPRD.
7. Peran serta masyarakat dalam mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP, serta melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP.
8. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan TJSP oleh perusahaan kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSP.
9. Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TJSP.

(-)

1. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.