[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fea3fb2c-aee3-4613-b972-734d38ed12d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pelaksanaan Transmigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

transmigrasi-pelaksanaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2015 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Transmigrasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini telah berhasil membuka isolasi wilayah yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuh-kembangan kawasan perdesaan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 berikut Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Transmigrasi. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 15 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 3 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; perpres No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 153 Tahun 2014; KEPPRES No. 137/P Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAPROV No. 15 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur pelaksanaan transmigrasi dan beserta rinciannya. Tujuan pengaturan peraturan daerah ini adalah: a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal; b. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya di bidang pelaksanaan pembangunan transmigrasi; c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam seluruh aspek pelaksanaan pembangunan transmigrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan yang diubah: UU No.15 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 2004. \n 47 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal, memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, serta mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek pelaksanaan pembangunan transmigrasi. Pembangunan transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat, menyediakan tenaga kerja kompeten, dan mempercepat integrasi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai meliputi terbukanya wilayah pinggiran, terlaksananya pembangunan potensi sumber daya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, serta terwujudnya pembangunan kewilayahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, kerjasama, pengendalian, pengawasan, serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Setiap warga negara Indonesia dapat ikut serta sebagai transmigran. Kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW. Perencanaan kawasan transmigrasi dilaksanakan untuk menyusun RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan untuk menyediakan permukiman yang layak, menata persebaran penduduk, dan menyediakan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan dengan pusat pertumbuhan.","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua ketentuan pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.\n2. Pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dilanjutkan dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun","sanctions","1. SKPD dan/atau instansi pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan penyelesaian status tanah melanggar Pasal 36 dengan tidak mengikut-sertakan masyarakat melalui musyawarah dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang mengingkari kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 36 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.\n3. Setiap orang yang memanfaatkan secara tidak sah atas tanah dalam kawasan transmigrasi yang legalitas statusnya telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) yang mengakibatkan perubahan fungsi yang ditetapkan dalam rencana SKP dan/atau rencana KPB dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2015
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF TRANSMIGRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Considering:

that the uneven distribution of population between regions has had an impact on the disparity in growth between regions, which has become an obstacle in improving the welfare and quality of life of communities in the peripheral areas of East Kalimantan Province,
that the transmigration development in East Kalimantan Province has succeeded in opening up isolated areas which have contributed to the growth and development of rural areas into regional economic growth centers,
that the weakness in the implementation of transmigration development in East Kalimantan Province has been caused by the orientation of its implementation which focuses on the development of settlement units, is sporadic, and tends to prioritize the aspect of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fea3fb2c-aee3-4613-b972-734d38ed12d2","actionData","errors"]