[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe8d08f7-173d-445c-9814-3b91d031fa3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2019 / No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan dan penyediaan air minum, dan memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;\r\n-\tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah.\r\n \n -\tDasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 15 Tahun 2016; Perda No. 19 Tahun 2018 \n -\tDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama Dan Tempat Kedudukan;\r\n3.\tMaksud Dan Tujuan;\r\n4.\tKegiatan Usaha;\r\n5.\tPermodalan;\r\n6.\tOrgan Perusahaan;\r\n7.\tKepegawaian;\r\n8.\tSatuan Pengawas Intern;\r\n9.\tPerencanaan;\r\n10.\tOperasional;\r\n11.\tPelaporan;\r\n12.\tPenggunaan Laba;\r\n13.\tAnak Perusahaan;\r\n14.\tPenugasan Khusus Pemerintah Daerah;\r\n15.\tEvaluasi;\r\n16.\tRestrukturisasi;\r\n17.\tPembubaran;\r\n18.\tKepailitan;\r\n19.\tPembinaan Dan Pengawasan;\r\n20.\tDana Pensiun;\r\n21.\tTarif;\r\n22.\tAsosiasi;\r\n23.\tKetentuan Lain-Lain;\r\n24.\tKetentuan Peralihan;\r\n25.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n 53 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 242).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur. Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum. Tujuan pendiriannya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang berkualitas, serta memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan usaha Perumda meliputi penyediaan air minum dan bidang lain yang mendukung usaha tersebut berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

Modal Perumda dimiliki sepenuhnya oleh daerah dan tidak terbagi atas saham, bersumber dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Organ perusahaan terdiri dari KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah), Dewan Pengawas, dan Direksi. KPM memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda.

Peraturan ini juga mengatur tentang kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, perencanaan (Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran), operasional (Standar Operasional Prosedur dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik), kerjasama, pinjaman, pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan khusus pemerintah daerah, evaluasi, restrukturisasi, pembubaran, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, dana pensiun, tarif, dan asosiasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Dewan pengawas dan direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n2. Pelanggaran ketentuan Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n3. Pelanggaran ketentuan Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
ON
TIRTA MAKMUR REGIONAL PUBLIC DRINKING WATER COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

Considering:

that in order to improve the regional economy, organize public benefits in the form of drinking water services and provision, and provide benefits for local revenue, it is necessary to manage the Regional Public Drinking Water Company that implements good corporate governance;
that based on the provisions of Article 334 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, especially related to the provisions regarding Regional Owned Enterprises, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe8d08f7-173d-445c-9814-3b91d031fa3b","actionData","errors"]