[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe843116-2e05-48f4-8c66-e73edd63bd58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-10-14","effective_date","2016-10-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendaftaran Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 18, BN. 2016 No. 1551, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Pendaftaran Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri \r\nPariwisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; \n 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha \r\nMikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang \r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5038);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 20);\r\n6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 \r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian \r\nPariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 545). \n Ketentuan Umum; Usaha pariwisata; Tata Cara Pendaftaran Usaha; Pemutakhiran TDUP; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016. \n Mencabut\r\n1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;\r\n2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;\r\n3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;\r\n4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;\r\n5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;\r\n6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;\r\n7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan \r\ndan Rekreasi;\r\n8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;\r\n9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, \r\nPerjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;\r\n10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;\r\n11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;\r\n12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Wisata Tirta;\r\n13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor \r\nPM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran Usaha Spa. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/МКР/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata\n2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi\n3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/МКР/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman\n4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata\n5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/МКР/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata\n6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata\n7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi\n8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata\n9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/МКР/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran\n10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/МКР/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata\n11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata\n12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta\n13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha, menyediakan sumber informasi mengenai pendaftaran usaha pariwisata, dan memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Setiap pengusaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata yang dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Usaha pariwisata meliputi berbagai bidang seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota atau Provinsi, tergantung pada lokasi dan skala usaha. Proses pendaftaran meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan berkas, dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata dan merupakan persyaratan dasar untuk sertifikasi usaha pariwisata. Pengusaha pariwisata wajib melaporkan kegiatan usaha setiap 6 bulan kepada Bupati/Walikota melalui dinas terkait.","transitional_provisions","1. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diperlakukan sama dengan TDUP.\n2. Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.","sanctions","1. Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dikenai sanksi teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga.\n2. Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.\n3. Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan sanksi pencabutan TDUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2016
CONCERNING
TOURISM BUSINESS REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 15 paragraph (2) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Tourism concerning Tourism Business Registration;

In view of:

Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4866);
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
Law Number 10 of 2009 concerning Tourism

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe843116-2e05-48f4-8c66-e73edd63bd58","actionData","errors"]