[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe828127-6631-46eb-abcc-faf6ddd7bdd1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; \r\nPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.l / 8 / 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak; \r\nPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.l/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; \r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; \n 1. Ketentuan Umum; \r\n2. Asas dan Tujuan; \r\n3. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat; \r\n4. Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat; \r\n5. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; \r\n6. Lembaga Adat; \r\n7. Penyelesaian Konflik; \r\n8. Tugas dan Kewenagan Pemerintah Daerah; \r\n9. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; \r\n10. Pembiayaan; \r\n11. Sanksi; \r\n12. Ketentuan Peralihan; dan \r\n13. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah perlunya pemenuhan hak-hak MHA yang selama ini belum optimal diakui dan dilindungi, terutama hak pengelolaan komunal atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengakuan MHA sebagai subjek hukum oleh Pemerintah Daerah.
Pembentukan Panitia MHA untuk melakukan verifikasi dan validasi keberadaan MHA dan wilayah adatnya.
Tata cara pengukuhan MHA dan wilayah adat melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan penetapan.
Hak dan kewajiban MHA, termasuk hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam, pembangunan, spiritualitas, kebudayaan, dan lingkungan hidup.
Pembentukan Lembaga Adat untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.
Penyelesaian konflik yang mengutamakan hukum adat, dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup.
Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan program pemberdayaan MHA, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi program pembangunan, melakukan pembinaan, dan memfasilitasi pemetaan wilayah adat.
Pemberdayaan MHA melalui penyediaan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan, dengan melibatkan MHA dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan.

Peraturan ini juga mengatur pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.","sanctions","1. Sanksi adat sebagai keputusan peradilan Adat yang selanjutnya disebut Singer, harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang diputuskan bersalah.\n2. Sanksi adat meliputi: denda mengganti kerugian, denda melaksanakan upacara adat, dan dikucilkan (diasingkan).\n3. Setiap pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat diberikan Sanksi sesuai dengan keputusan Peradilan Adat berdasarkan Hukum Adat setempat, dan apabila pelanggaran atau sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan berdasarkan hukum adat dapat diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat;
bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe828127-6631-46eb-abcc-faf6ddd7bdd1","actionData","errors"]