[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe784550-4551-4175-8b1a-4a62a5950795","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-04-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Penataan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penataan-toko-modern
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk membina pengembangan industri dan\r\nperdagangan barang dalam negeri serta kelancaran\r\ndistribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi\r\npenyelenggara toko modern, dengan norma-norma\r\nkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan\r\ndalam hubungan antara pemasok barang dengan\r\ntoko modern serta pengembangan kemitraan\r\ndengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib\r\npersaingan dan keseimbangan kepentingan\r\nprodusen, pemasok, toko modern dan konsumen;\r\nb. bahwa pesatnya pertumbuhan toko modern di Kota\r\nSemarang perlu ditata agar dapat menciptakan\r\nkepastian usaha dan tertib usaha;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)\r\nPeraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan, dan Toko Modern, Pemerintah dan\r\nPemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri\r\nmaupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas\r\nmasing-masing melakukan pembinaan dan\r\npengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,\r\ndan Toko Modern;\r\nd. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana\r\ntersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenataan Toko Modern. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50\r\nTahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17\r\nTahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun\r\n2013. \n Peraturan in mengatur segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah\r\nuntuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern\r\ndi Kota Semarang, agar tidak merugikan dan mematikan pasar\r\ntradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud Dan Tujuan;\r\n3.\tPendirian Toko Modern;\r\n4.\tPersyaratan Perdagangan Antara Pemasok Dengan Toko Modern;\r\n5.\tKemitraan;\r\n6.\tPeran Toko Modern;\r\n7.\tPerizinan;\r\n8.\tPelaporan;\r\n9.\tWaktu Pelayanan;\r\n10.\tLarangan;\r\n11.\tPembinaan Dan Pengawasan;\r\n12.\tSanksi Administratif;\r\n13.\tKetentuan Peralihan;\r\n14.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2014. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang ini bertujuan untuk menata toko modern agar tidak merugikan pasar tradisional, toko eceran tradisional, dan UMKM. Pendirian toko modern harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. Perkulakan hanya boleh berlokasi di jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi di jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada di kawasan pelayanan lokal. Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi di jalan lingkungan dan tidak boleh berada di kawasan pelayanan lingkungan. Minimarket boleh berlokasi di setiap sistem jaringan jalan. Jumlah toko modern dan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional diatur dengan Peraturan Walikota. Toko modern harus melakukan kemitraan dengan UMKM. Toko modern wajib memiliki IUTM sebagai legalitas. Toko modern wajib menyampaikan laporan secara berkala. Terdapat larangan bagi toko modern, seperti minimarket dilarang menjual produk segar curah dan minuman beralkohol.","transitional_provisions","1. Pengelolaan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.\n3. Pelaku Usaha Toko modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100(seratus) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun.\n4. Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.\n5. Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11, 12, 13, 15 ayat (1), 16, 18, 21 ayat (1), 22, 23, 29, 30, dan 31 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF SEMARANG CITY
YEAR 2014 NUMBER 1

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 1 OF 2014
ON
STRUCTURING OF MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering / Whereas:

that in order to foster the development of domestic goods industry and trade and the smooth distribution of goods, it is necessary to provide guidelines for the organizers of modern stores, with norms of justice, mutual benefit and without pressure in the relationship between goods suppliers and modern stores and the development of partnerships with small businesses, so as to create orderly competition and a balance of interests of producers, suppliers, modern stores and consumers;
that the rapid growth of modern stores in the City of Semarang needs to be structured in order to create business certainty and orderly business;
that based on the provisions of Article 15 paragraph (1) of Presidential Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe784550-4551-4175-8b1a-4a62a5950795","actionData","errors"]