[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe76b149-c8b5-4254-9241-e6943b897ed8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-12-19","effective_date","2011-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengeloaan-dana-injaman-bergulir
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/No. 20 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan pembiayaan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan; bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan; bahwa untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Pemerintah Daerah perlu memberikan stimulan dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009. \n Peraturan ini memuat penjelasan pengaturan terkait dana pinjaman bergulir di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011. \n 29 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir di Kabupaten Banjarnegara. Dana pinjaman bergulir bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara dan ditujukan untuk perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Tujuannya adalah untuk membantu pengembangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui SKPD yang membidangi, yang dapat dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah. SKPD yang membidangi dapat bekerjasama dengan Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah dalam penyaluran kredit dan pembayaran kembali. Penerima dana adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dana pinjaman bergulir diberikan dengan jasa pinjaman sebesar 5% per tahun (flat rate) dan disetor ke kas umum daerah. Plafon pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun. Pengembalian dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari pokok angsuran ditambah jasa pinjaman.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu Perjanjian Kerjasama.\n2. Untuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua per seratus) dari pokok angsuran yang harus dibayar.\n2. Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan dikenakan denda dan upaya penagihan.\n3. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program dana pinjaman bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 20 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
ON
MANAGEMENT OF ROLLING LOAN FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the economic business growth of the community, it is necessary to empower Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives with financing in order to be able to develop businesses, increase income, create new jobs and reduce poverty;
that the development of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives is still constrained by the limited capital they have and the difficulty of accessing sources of financing;
that to support the financing of Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives, the Regional Government needs to provide stimulants in the form of rolling loan funds for business capital

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe76b149-c8b5-4254-9241-e6943b897ed8","actionData","errors"]