[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe730670-ca2f-4aa5-ab48-d508c9a92970","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2013","number","21","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","2014-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Trenggalek","place_of_enactment","Trenggalek","theme","Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6\r\nTahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun\r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi\r\nPamong Praja Kabupaten Trenggalek perlu diganti. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-\r\nPokok Kepegawaian sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang\r\nSatuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005\r\ntentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan\r\nPeralatan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi\r\nPamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011\r\ntentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi\r\nPamong Praja. \n Mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Satpol PP; Wewenang, Hak dan Kewajiban Satpol PP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2014. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Trenggalek. Satpol PP dibentuk sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas menegakkan Perda, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat (Linmas). Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasatpol PP) yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP memiliki fungsi menyusun program, melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan kebijakan Linmas, serta melakukan koordinasi dengan Kepolisian, PPNS, dan aparatur lainnya. Satpol PP juga berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak pelanggar ketertiban umum, memfasilitasi Linmas, melakukan penyelidikan, dan melakukan tindakan administratif.

Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kasatpol PP, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas, Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kapasitas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di tingkat kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP yang dipimpin oleh Kasatpol PP Kecamatan yang dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan secara ex-officio.

","transitional_provisions","Pejabat pada Satpol PP masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TRENGGALEK

COPY

REGIONAL REGULATION OF TRENGGALEK REGENCY
NUMBER 21 OF 2013
TENTANG
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TRENGGALEK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Government Regulation Number 6 of 2010 on the Civil Service Police Unit, the Regional Regulation of Trenggalek Regency Number 6 of 2008 on the Organization and Governance of the Civil Service Police Unit of Trenggalek Regency needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Organization and Governance of the Civil Service Police Unit;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe730670-ca2f-4aa5-ab48-d508c9a92970","actionData","errors"]