[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe5ff8e0-daa8-469a-bfcb-25651e7f5e9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"47e24762-c30a-4ff4-a2c1-e7acf1189150","Pembangunan Berkelanjutan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perkebunan - pembangunan - berkelanjutan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Pertanian Penyelenggaraan Bidang Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Perizinan Berusaha dan Standar Produk Pertanian. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 15 Tahun 2021; Perda Prov. Kaltim No. 7 Tahun 2018; Perda Kab. Berau No. 3 Tahun 2021 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (3) huruf c; Pasal 16 ayat (4); Pasal 17; Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6); Pasal 20 ayat (2); Pasal 27; Pasal 30; Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33; Pasal 44 ayat (5) huruf c; Pasal 46 ayat (4); Pasal 47 ayat (2); Pasal 50 ayat (6) huruf b; Pasal 53 ayat (6) huruf c; Pasal 57 ayat (3). \r\n\r\nBeberapa ketentuan yang disisipkan adalah sebagai berikut: Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 10F, Pasal 10G, Pasal 10H, dan Pasal 10I; Pasal 17A dan Pasal 17B; Pasal 21 ayat (5); Pasal 31A dan Pasal 31B; Pasal 48 ayat (4); serta Pasal 64 ayat (3).\r\n\r\nSelain itu terdapat ketentuan yang dihapus, yaitu: Pasal 26 ayat (3); Pasal 46 ayat (7); dan Pasal 62 ayat (2) huruf f. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan \n 27 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 25)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Perubahan tersebut mencakup definisi-definisi terkait perkebunan, batasan luas lahan untuk usaha perkebunan, kewajiban perusahaan perkebunan, penggunaan benih unggul, perlindungan tanaman perkebunan, prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan, perizinan berusaha, pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan perkebunan, kemitraan usaha perkebunan, serta sistem data dan informasi perkebunan. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi perkebunan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan untuk memastikan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum.","transitional_provisions","1. Perusahaan Perkebunan yang telah menggunakan lahan untuk Usaha Perkebunan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dikecualikan terhadap batasan luas paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (1) dan batasan luas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10C ayat (2).","sanctions","1. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 10 B ayat (1) atau Pasal 10 C ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.\n2. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.\n3. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n4. Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Perbenihan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n5. Pelaku usaha produksi atau produsen benih Tanaman Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa peringatan 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; dan jika tetap tidak mengindahkan maka dilakukan penghentian kegiatan usaha produksi benih.\n6. Setiap Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan; pengenaan denda; dan/atau paksaan pemerintah.\n7. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pengenaan denda administratif; dan/atau pencabutan perizinan berusaha (IUP) perkebunan.\n8. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi, Perizinan Berusaha Perkebunan dicabut dan hak atas Tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.\n9. Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.\n10. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n11. Apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) membeli produk Perkebunan dibawah harga ketetapan Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Pemerintah, Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan; denda; penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha.\n12. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan pencabutan Perizinan Berusaha dan pembatalan hak atas Tanah yang diusulkan kepada instansi yang berwenang setelah peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tenggang waktunya habis.\n13. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BERAU
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING
SUSTAINABLE PLANTATION DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Regulation of the Minister of Agriculture Number 15 of 2021 concerning Standards for Business Licensing and Agricultural Product Standards;
that Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Sustainable Plantation Development is no longer in accordance with the provisions of the current laws and regulations, so it needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe5ff8e0-daa8-469a-bfcb-25651e7f5e9a","actionData","errors"]