[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe5e095d-b205-4eef-8138-48214e41fda6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","2014-08-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Standar / Pedoman
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 501
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Berdasarkan Ibu Kota Jakarta Negara Republik Indonesia sebagai Etalase Dunia Islam Perlu mempunyai Sebuah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Yang Bertaraf Internasional, Maka perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 17 Th. 2004; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 stdd UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 17 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2008; Perda No. 17 Th. 2004; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010 stdd Perda No. 10 Th. 2013 \n PERDA ini mengatur mengenai peraturan daerah tentang pusat pengkajian dan pengembangan islam jakarta; ketentuan umum; pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; tata kerja; sumber daya manusia, keuangan dan aset; kerjasama; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2014. \n 17 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia, pengkajian, data dan informasi, budaya, dan ekonomi Islam di Jakarta yang bertaraf internasional. Tujuan pembentukan pusat ini adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang beriman, bertakwa, berakhlak, partisipatif, sejahtera, dan berbudaya.

Ketentuan Substansial:

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Unsur masyarakat diwujudkan dalam Badan Manajemen yang memiliki kewenangan mengelola kawasan Jakarta Islamic Centre. Untuk mendukung tugas Badan Manajemen, dibentuk Sekretariat sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Pusat ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam, meliputi peribadatan, sumber daya manusia, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta ekonomi. Susunan organisasi terdiri dari Badan Pembina, Badan Manajemen, dan Sekretariat.

Badan Pembina bertugas memberikan pengarahan dan pertimbangan kepada Badan Manajemen. Badan Manajemen bertugas mengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, termasuk penyusunan program kerja, koordinasi dengan pihak ketiga, pengawasan kegiatan, serta pelaporan. Sekretariat bertugas mengelola keuangan, aset, sumber daya manusia, dan memberikan dukungan administrasi.

Keuangan pusat ini bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Aset yang digunakan merupakan milik Pemerintah Daerah dengan status aset yang tidak dipisahkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Manajemen dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai syariah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana yang telah ada dan terkait dengan penyelenggaraan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL
CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 11 OF 2014
ON
JAKARTA ISLAMIC STUDY AND DEVELOPMENT CENTER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Jakarta as the Capital of the Republic of Indonesia and as a showcase of the Islamic world needs to have an international standard Islamic Study and Development Center;
that the Jakarta Islamic Study and Development Center, which has been established by the Government of the The Province of North Sumatera of the Special Capital Region of Jakarta with the support of scholars and community leaders in Jakarta, needs to have legal certainty;
that in order to regulate the institutional organization of the Jakarta Islamic Study and Development Center, it is necessary to have legal rules in the form of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe5e095d-b205-4eef-8138-48214e41fda6","actionData","errors"]