[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe5db8e1-3666-44dd-9f18-8e3e64b23a5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020","number","12","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelindungan-ketertiban umum-masyarakat
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2020/NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kabupaten Sleman adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tata nilai budaya luhur yang perlu dipelajari, diajarkan, dipertahankan, dan ditegakkan bagi perwujudan ketenteraman dan\r\nketertiban umum; bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban\r\numum dan pelindungan masyarakat merupakan urusan yang berkaitan dengan layanan dasar wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam\r\nrangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; \n Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama Dan Koordinasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pendanaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n Jumlah Halaman: 37 hlm. Penjelasan: 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan situasi wilayah yang kondusif dan dinamis serta menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keteraturan kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata nilai budaya. Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penanganan gangguan, penegakan peraturan, dan pembinaan PPNS. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melibatkan Satpol PP yang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kegiatan meliputi deteksi dini, penyuluhan, patroli, pengamanan, penanganan unjuk rasa, dan penertiban. Penertiban mencakup berbagai aspek seperti jalan, jalur hijau, sungai, bangunan, lingkungan, sosial, pemondokan, tempat usaha, hiburan, aset daerah, pendidikan, perizinan, tata ruang, dan kesehatan. Pelindungan masyarakat diselenggarakan melalui Satgas Linmas di tingkat kabupaten dan kapanewon, serta Satlinmas di tingkat kalurahan. Peran serta masyarakat diatur, termasuk pelaporan gangguan dan pemberian saran. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait. Kerja sama dan koordinasi antar instansi juga diatur. Pendanaan bersumber dari APBD,APBKal, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 20, 21, atau 22 dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) huruf i, l, atau m dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 26 atau 27 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 29 dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 31 atau 32 dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 34, 35, 36 ayat (1), atau 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 44, 45, 46, Pasal 47 dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n10. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) atau ayat (2) dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n11. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n12. Pelanggaran terhadap Pasal 51 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n13. Pelanggaran terhadap Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n14. Pelanggaran terhadap Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n15. Pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c dan tidak melaksanakan sanksi administratif dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENT
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
SLEMAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 12 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE, PUBLIC ORDER, AND
COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

SLEMAN REGENT,

Considering:

that Sleman Regency is part of the Yogyakarta Special Region which has noble cultural values that need to be studied, taught, maintained, and upheld for the realization of public peace and public order;
that the organization of public peace, public order and community protection is an affair related to basic services that must be organized by the regional government in order to accelerate the realization of community welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Public Peace, Public Order and Community Protection;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe5db8e1-3666-44dd-9f18-8e3e64b23a5a","actionData","errors"]