[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe5c1423-ada6-479a-9c68-f48bf4c25a2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-06-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGUKUHAN, PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2024 (6) : 20hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Negara mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang \r\nmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;\r\nb. bahwa Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin telah lama ada dan turun temurun \r\nbelum diakui dan dilindungi secara optimal yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agrarian di wilayah adat sehingga perlu dilakukannya upaya pengakuan dan perlindungan;\r\nc. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memberikan pengukuhan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum bagi semua pihak dalam pengukuhan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diperlukan pengaturan tentang pengukuhan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Wilayah Kabupaten Merangin;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;\r\n \n UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.54 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2021; Permendagri No.52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.9 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketetntuan Umum, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Hak dan Kewajiban, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan, Pengukugan Masyarakat Hukum Adat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Merangin. Latar belakangnya adalah pengakuan negara terhadap MHA beserta hak-hak tradisionalnya, serta perlunya memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi semua pihak terkait pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Panitia MHA oleh Bupati untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap MHA.
Tahapan pengakuan MHA yang meliputi identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan.
Perlindungan terhadap MHA yang telah ditetapkan, meliputi perlindungan terhadap wilayah adat, perlindungan sebagai subjek hukum, perlindungan dalam mengelola sumber daya alam, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.
Hak dan kewajiban MHA, termasuk hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, serta hak atas lingkungan hidup. Kewajiban MHA mencakup menjaga keutuhan wilayah adat, melestarikan budaya, bertoleransi, memelihara lingkungan hidup, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MERANGIN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
ON
CONFIRMATION, RECOGNITION AND PROTECTION OF
CUSTOMARY LAW COMMUNITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n

Considering :

that the State recognizes and respects the Customary Law Community and its traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia and respects cultural identity and the rights of traditional communities in line with the times and civilization;
that the Customary Law Community located in the Merangin Regency area has existed for a long time and has not been optimally recognized and protected from generation to generation, resulting in its marginalization, as well as the emergence of social conflicts and agrarian conflicts in customary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe5c1423-ada6-479a-9c68-f48bf4c25a2d","actionData","errors"]