[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe5a243b-80bd-423b-833e-c7a97c720cbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Selatan","place_of_enactment","Buntok","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemilihan kepala desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka perlu diambil Langkah penegakan Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus yang dapat membahayakan Kesehatan masyarakat di Daerah;\r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 30 Taahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentag Cipta Kerja;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa \n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dengan kondisi pandemi COVID-19 dan mengikuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk menegakkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus selama proses pemilihan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan kecamatan, yang melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, dan satuan tugas penanganan COVID-19. Panitia ini bertugas merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan tahapan pemilihan, serta memastikan penerapan protokol kesehatan. Peraturan ini juga mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Desa antar waktu, termasuk penjaringan, penyaringan, dan seleksi bakal calon. Selain itu, diatur pula mengenai tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan, termasuk penerapan protokol kesehatan selama proses pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban bagi calon Kepala Desa, panitia pemilihan, dan pemilih untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.\n2. Sanksi meliputi teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan diskualifikasi.\n3. Teguran lisan dikenakan oleh Panitia Pemilihan atau sub kepanitiaan di kecamatan.\n4. Teguran tertulis I dan II dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan atau Bupati.\n5. Sanksi diskualifikasi dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BARITO
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BARITO REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2015
ON PROCEDURES FOR ELECTION OF VILLAGE HEADS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to adjust the implementation of the Village Head Election stages in the Corona Virus Disease 2019 Pandemic conditions, it is necessary to take steps to enforce Health Protocols to prevent the spread of viruses that can endanger public health in the region;
that with the issuance of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads, the Regional Regulation of South Barito Regency Number 7 of 2015 concerning Procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe5a243b-80bd-423b-833e-c7a97c720cbb","actionData","errors"]