[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe57a19d-90ef-416c-8b3d-631123a8edbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010","number","9","year","2010","published_date","2010-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara","place_of_enactment","Gunung Tua","theme","Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2010/ No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati No 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Lembaga-lembaga ini meliputi:\n\n- Inspektorat Daerah Kabupaten, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.\n- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.\n- Badan Kepegawaian Daerah, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.\n- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.\n- Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.\n- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang bertugas melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan.\n- Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.\n- Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.\n- Kantor Lingkungan Hidup, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.\n- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan arsip daerah.\n- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban.\n- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan umum kesehatan.\n\nSetiap lembaga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala, sekretariat, bidang-bidang, seksi-seksi, dan kelompok jabatan fungsional. Kepala lembaga bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, eselon jabatan, serta tata kerja lembaga.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah menurut Peraturan Bupati No 3 tahun 2008 tidak berlaku lagi.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF REGENCY
NORTH PADANG LAWAS
NUMBER: 09 YEAR 2010
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF INSTITUTIONS
REGIONAL TECHNICAL (AGENCY, OFFICE)
NORTH PADANG LAWAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH PADANG LAWAS

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 12 paragraph (2) of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Government and Regency/City Regional Government, it is stated that mandatory and optional governmental affairs that become the Authority of the Regional Government are the basis for the preparation of the Organizational Structure and Work Procedures of Regional Apparatus;
that based on Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it affirms that the Formation of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe57a19d-90ef-416c-8b3d-631123a8edbc","actionData","errors"]