[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe50a7bb-a9d9-48e9-b9ec-d052a6ee1205","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar rakyat - pusat perbelanjaan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan\r\nprinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan \r\ndilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang\r\nsejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan \r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945; bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian\r\nkhususnya di bidarig perdagangan, diperlukan adanya\r\npengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan,\r\nPenataandan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko \r\nSwalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi,\r\nadil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha; \r\nbahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun\r\n2011 ten tang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, \r\nPembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah\r\ntidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan\r\nkebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan, Pelaporan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. \n Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 dicabut. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang perdagangan, khususnya terkait perlindungan Pasar Rakyat serta penataan dan pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pengaturan mengenai Pasar Rakyat, termasuk pembangunan, pemberdayaan, peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan, dan penataan. Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, tenda, atau hamparan/dasaran/jongko.
Pengaturan mengenai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, termasuk bentuk-bentuknya (pertokoan, mal, plaza, minimarket, supermarket, department store, hypermarket, grosir/perkulakan), persyaratan pendirian, batasan luas lantai penjualan, sistem penjualan, dan jenis barang dagangan.
Kewajiban bagi pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan untuk menyediakan areal parkir, ruang peribadatan, fasilitas kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan ruang publik yang nyaman.
Kewajiban Pelaku Usaha Toko Swalayan untuk mengikutsertakan pelaku UMK-M dalam kerja sama pasokan barang dan mengutamakan produksi dalam negeri.
Ketentuan mengenai kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, termasuk penyediaan fasilitas pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan, dan/atau bentuk bantuan lainnya.
Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai forum komunikasi antara pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat, serta kewajiban pedagang untuk memiliki SKTU dan SKP.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau penghentian tetap kegiatan.\n2. Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pembongkaran bangunan.\n3. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n4. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n5. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n6. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n7. Pengelola Pusat Perbelanjaan yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n8. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau penghentian tetap kegiatan.\n9. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAGELANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2023
on
PEOPLE'S MARKET, SHOPPING CENTER, AND MODERN RETAIL STORE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the development of the regional economy is based on
the principles of economic democracy and the principle of kinship
implemented to create a society that is
prosperous, just, and prosperous based on Pancasila and
the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that with the increasing economic effort
especially in the field of trade, it is necessary to have
Regulation of People's Market Management, Development,
Structuring and Development of Shopping Centers and Stores
Self-service so that it can grow conducive, useful, harmonious,
fair, and provide legal certainty in doing business;
that Magelang City Regional Regulation Number 6 of
2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe50a7bb-a9d9-48e9-b9ec-d052a6ee1205","actionData","errors"]