[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe4e3aa5-3b1c-41d5-b8a0-1d17d18bf492","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2016 tentang SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-09","effective_date","2016-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jayapura","place_of_enactment","Sentani","theme","SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SURAT-IZIN-USAHA-PERDAGANGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa guna terwujudnya pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin dan Perda No. 17 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kab. Jayapura tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. \n UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 1999' UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983; Perpres No. 76 Tahun 2007; Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011; Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Peraturan Daerah ini diatur pengurusan SIUP, kewenangan dan pembinaan, persyaratan penerbitan SIUP. tata cara penerbitan SIUP, perihal pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan oleh pemilik SIUP, pelaporan, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kab. Jayapura Tahun 2003 Nomor 17). \n Penjelasan: 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 17)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Jayapura. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi dunia usaha dalam rangka mendorong peningkatan investasi melalui penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban setiap Perusahaan Perdagangan untuk memiliki SIUP, yang terdiri dari SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, dengan kriteria yang berbeda berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Pengecualian kewajiban memiliki SIUP untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar bidang perdagangan, kantor cabang atau perwakilan, dan perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria tertentu.
Larangan penggunaan SIUP untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai, menghimpun dana dari masyarakat dengan janji keuntungan tidak wajar (money game), atau usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
Masa berlaku SIUP selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
Kewenangan Bupati untuk menerbitkan SIUP, yang dapat dilimpahkan kepada Pejabat Penerbit Izin.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura berwenang dalam urusan perdagangan di Kabupaten Jayapura.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan SIUP, kehilangan atau kerusakan SIUP, serta pelaporan.

","transitional_provisions","1. SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, maka wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.","sanctions","1. Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.\n3. Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan/atau tidak menghiraukan peringatan tertulis dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.\n4. Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 2, dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JAYAPURA
THE PROVINCE OF PAPUA
REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
ON
TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JAYAPURA,

Considering / Whereas :

that to create a conducive business iklim to provide convenience for the business world in order to encourage increased investment through the implementation of prime Trading Business License issuance services to the business world quickly and accurately;
that Regional Regulation Number 17 of 2003 on Trading Business Licenses (Regional Gazette of Jayapura Regency Year 2003 Number 17) is no longer in accordance with laws and regulations so it needs to be amended;
that in order to realize guidelines and basis in the implementation of services, guidance, counseling and evaluation of the implementation and implementation of License Issuance as referred to in letter a, it is necessary to regulate by Regional Regulation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe4e3aa5-3b1c-41d5-b8a0-1d17d18bf492","actionData","errors"]