Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ketentuan – ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran, meningkatkan kesiapan masyarakat dan dinas terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, meminimalisasi kerugian akibat kebakaran, serta melindungi jiwa dan harta benda melalui pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Ketentuan substansial meliputi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melakukan kerjasama antar daerah, mengembangkan partisipasi masyarakat, serta melakukan evaluasi dan pembinaan. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi, mengembangkan sistem informasi, melakukan penelitian, membangun kemitraan, dan mengembangkan insentif. Peraturan ini mengatur obyek dan potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya. Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan ketinggian, fungsi, luas, dan isi bangunan. Bangunan perumahan dibedakan berdasarkan lingkungan permukiman tertata dan tidak tertata. Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan umum dan kendaraan khusus. Bahan berbahaya diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran harus mendapat rekomendasi Bupati. Pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, sistem proteksi kebakaran, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Peraturan ini juga mengatur persyaratan teknis terkait sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, sistem proteksi kebakaran (proteksi pasif dan aktif), serta manajemen keselamatan kebakaran gedung. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang sistem proteksi kebakaran harus mendapat Rekomendasi Teknis Bupati. Proyek pembangunan yang berisiko kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan. Peran serta masyarakat diatur melalui pengawasan, pencegahan dini, pelaporan kebakaran, dan pembentukan Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pelatihan dan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran.

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau perusahaan, perumahan di wilayah Kabupaten Bandung, diwajibkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rekomendasi dan/atau perijinan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 3. Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunanyang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 52 dapat dikenakan sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penundaan atau penolakan persetujuan/rekomendasi, pencabutan persetujuan/rekomendasi, atau penutupan/pelarangan penggunaan bangunan. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-