[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe3f787a-32c6-40c4-ab51-105044429a5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2011","number","34","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2012-01-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 34, BN.2012/No.5, peraturan.go.id : 41 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: PER/07/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Alutsista dengan Dukungan Fasilitas KE di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pengadaan dilakukan dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, dan keadilan, serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya bagi tugas Kementerian Pertahanan dan TNI.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara berbagai lembaga dalam Kementerian Pertahanan dan TNI, termasuk pembentukan organisasi pengadaan yang terdiri dari berbagai tim dan panitia. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi penyusunan rencana umum pengadaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Subjek hukum diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti penggunaan produk dalam negeri, alih teknologi, dan sertifikasi kelaikan. Selain itu, terdapat kewajiban untuk menyerahkan berbagai jaminan seperti jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif, pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan perdata, dan/atau pelaporan pidana.
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dapat dikenai denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari harga kontrak per hari keterlambatan.

","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : PER/07/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Alutsista dengan Dukungan Fasilitas KE di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permenhan No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177580/permenhan-no-17-tahun-2014","39deef43-59e1-45e9-bc91-b8dc8e319909","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.5, 2012

MINISTRY OF DEFENSE. Procurement. System
Weaponry. The Indonesian National Military.
Guidelines.

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2011
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF MAIN EQUIPMENT OF THE WEAPONRY SYSTEM OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY WITHIN THE MINISTRY OF DEFENSE AND THE INDONESIAN NATIONAL ARMY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement the Procurement of Main Equipment of the Weaponry System of the Indonesian National Military within the Ministry of Defense and the Indonesian National Military effectively and efficiently by prioritizing the principles of healthy competition, transparency and fairness for all parties, and being accountable both in terms of physical,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe3f787a-32c6-40c4-ab51-105044429a5f","actionData","errors"]